Forum Peduli Buruh Sukoharjo Sidak Perusahaan

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan mendatangi langsung sejumlah perusahaan untuk melihat pelaksanaan aturan ketenagakerjaan. Salah satu sasarannya yakni mengecek pembayaran upah minimum kabupaten (UMK).

Hasilnya tidak ditemukan praktek pelanggaran. Meski begitu, sidak akan terus dilakukan FPB dengan mendatangi perusahaan lainnya. Di Sukoharjo sendiri tercatat ada sebanyak 400 lebih industri skala menengah dan besar berdiri.
Ketua FPB Sukoharjo Sukarno mengatakan, FPB Sukoharjo sengaja melakukan sidak untuk melihat kondisi buruh sebenarnya di perusahaan. UMK tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 1.938.000 dan resmi diberlakukan sejak Januari lalu. Karena itu pada bulan kedua, Februari dilakukan pengecekan di lapangan.

FPB Sukoharjo mengambil sampel sejumlah perusahaan pada pelaksanaan sidak, Selasa (25/02/2020). Ada sebanyak tiga perusahaan semua berada di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Kartasura disidak.

Pada sidak tersebut FPB Sukoharjo melakukan pengecekan dari pihak perusahaan dan serikat buruh setempat. Hal itu dilakukan untuk mencocokan data apakah sudah sesuai dengan aturan tidak.

“Dari pihak perusahaan mereka membayar buruh berapa. Sedangkan dari buruh mereka menerima upah dari perusahaan berapa. Kami cocokan dan ternyata sudah sesuai UMK tahun 2020 atau belum ada temuan pelanggaran,” ujarnya kepada KRJOGJA.com, Rabu (26/02/2020).

Tiga perusahaan yang disidak oleh FPB Sukoharjo bergerak dibidang berbeda. Sampel dilakukan secara acak oleh FPB Sukoharjo dan setelah ini sidak akan digelar di perusahaan lain.

“FPB Sukoharjo berencana masih akan melakukan sidak pada Kamis (27/02/2020) di sejumlah perusahaan lain. Kami akan cek juga soal sejumlah aturan ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Pengecekan dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pembayaran UMK tahun 2020 saja, namun juga kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hasilnya belum ditemukan praktek pelanggaran setelah buruh ikut didaftarkan menjadi peserta BPJS.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Bahtiyar Zunan mengatakan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo sudah memantau proses pembayaran upah buruh dengan meminta keterangan serikat pekerja, perusahaan dan mendatangi beberapa tempat usaha. Hasilnya buruh sudah menerima upah sesuai ketentuan UMK 2020 sebesar Rp 1.938.000.

Teknis pembayaran upah diserahkan ke masing masing perusahaan tempat buruh bekerja. Salah satunya berkaitan dengan tanggal dan cara penyerahan uang baik manual tunai atau dikirim online atau transfer rekening bank. (Mam)

BERITA TERKAIT