FPB Sukoharjo Minta Perusahaan Pelanggar BPJS Disanksi Berat

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo meminta pada petugas menjatuhkan sanksi berat pada perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seperti terjadi disalah satu perusahaan garmen di wilayah Sukoharjo. Sanksi pidana harus diberikan karena pihak perusahaan diduga melakukan penggelapan dana dari pemotongan gaji karyawan. 

Ketua FPB Sukoharjo Sukarno, Minggu (15/9) mengatakan, FPB Sukoharjo belum mendapat laporan resmi terkait kasus ulah salah satu perusahaan garmen di Sukoharjo. Meski begitu, informasi sudah didengar para pengurus FPB Sukoharjo dan membuat geram. 

FPB Sukoharjo melihat kasus di salah satu perusahaan garmen tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab karyawan sudah memenuhi kewajibannya dengan menerima pemotongan gaji dari pihak perusahaan. Gaji tersebut seharusnya dipergunakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Namun kenyataanya perusahaan tidak melakukan pembayaran dan menunggak terhitung sejak tahun 2017 lalu. 

“Kalau memang seperti itu maka masuk kategori pelanggaran berat dan perusahaan harus menerima sanksi tegas. Termasuk membawanya ke ranah pidana dan diproses hukum,” ujarnya. 

Sukarno menegaskan, karyawan berhak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pihak perusahaan juga wajib membayarkan iuran setiap bulan. “Karyawan ini nantinya akan terlindungi sebagai tenagakerja karena sudah diatur pemerintah seperti itu. Termasuk juga karyawan nanti akan menerima uang pensiun atau jaminan hari tua. Kalau gaji sudah dipotong dan perusahaan tidak membayarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan maka jelas itu sangat merugikan karyawan,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI