Gugus Tugas Waspadai Klaster Corona Pelaku Usaha ‘Ngeyel’

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo mewaspadai munculnya klaster baru penularan virus corona dari pelaku usaha yang membandel melanggar pembatasan jam operasional selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 11-25 Januari. Tempat tersebut rawan terjadi kerumunan pembeli. Petugas memberikan tindakan tegas pembubaran dan denda sekaligus berencana melakukan rapid test acak untuk memastikan ada tidaknya penularan virus corona dilokasi.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo Yunia Wahdiyati, Jumat (15/01/2021), mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo terus mengikuti perkembangan kondisi wilayah selama penerapan PPKM terhadap kasus virus corona. Hal tersebut penting mengingat PPKM pada dasarkan diinstruksikan pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk mencegah penularan sekaligus menekan angka kasus positif virus corona.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo melihat dalam lima hari terakhir sejak PPKM dimulai 11 Januari lalu secara keseluruhan masyarakat sudah tertib. Termasuk diantaranya para pegawai dimana mereka sudah menerapkan protokol kesehatan serta bekerja secara bergantian di kantor dan dari rumah.

Disisi lain, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Sukoharjo masih melihat sebagian masyarakat lain membandel melakukan pelanggaran. Hal itu sesuai temuan dalam operasi protokol kesehatan oleh petugas tim gabungan disejumlah wilayah. Bentuk pelanggaran seperti tidak memakai masker saat diluar rumah.

“Pelanggaran lain adanya pelaku usaha membandel melanggar pembatasan jam operasional. Kami mewaspadai klaster baru penularan corona dari pelaku usaha ngeyel tersebut. Harapan kami pelaku usaha bisa mematuhi aturan dan kasus virus corona bisa terus ditekan,” ujarnya.

Yunia mengatakan, pihaknya menyerahkan penanganan terhadap pelaku usaha membandel melanggar pembatasan jam operasional kepada petugas terkait. Sebab sudah banyak yang dilibatkan dalam memberikan penindakan terhadap pelaku usaha seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres dan Kodim 0726 Sukoharjo.

Para petugas tim gabungan tersebut berhak memberikan penindakan berupa peringatan, pembubaran paksa hingga denda. Hal itu sesuai dengan dasar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai sanksi denda sebesar Rp 50.000 bagi pelaku pelanggaran perorangan dan Rp 500.000 bagi pelaku usaha.

“Lima hari berjalan PPKM terus kami evaluasi dan kemungkinan akan dilakukan rapid test massal secara acak disejumlah wilayah terhadap pedagang dan pembeli atau pengunjung pelaku usaha ngeyel,” lanjutnya.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Sutarmo, mengatakan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo menerjunkan tim terdiri dari beberapa orang petugas berkeliling melakukan sosialisasi dengan mendatangi pelaku usaha disejumlah wilayah. Sasarannya mulai dari pedagang kaki lima (PKL), warung makan, rumah makan, toko modern, toko kelontong, pusat perbelanjaan modern, mall, arena permainan, dan lainnya. Wilayah yang disasar seperti di Kecamatan Sukoharjo, Tawangsari, Mojolaban, Weru, Grogol dan Kartasura. (Mam)

BERITA REKOMENDASI