Guru PAI Sukoharjo Keluhkan Antrean PPG

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sukoharjo mendatangi gedung DPRD Sukoharjo untuk mengeluhkan biaya dan antrean panjang sertifikat pendidik. Sebab para guru sudah lama menunggu bisa mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) namun urung terlaksana karena kuota yang diberikan sangat sedikit. Selain itu biaya untuk kegiatan tersebut juga sangat besar dan memberatkan.

Ketua Asosiasi Guru PAI Sukoharjo Joko Santoso dihadapan anggota DPRD Sukoharjo saat audiensi di ruang rapat B gedung DPRD Sukoharjo, Senin (3/2) mengatakan, sejak digulirkannya program sertifikasi guru, Kemenag telah melakukan PLPG untuk guru PAI pada tahun 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 dan 2017. Pada tahun 2013 kuota PLPG untuk guru PAI sangat besar tapi tidak bisa diikuti banyak guru PAI karena harus mengantongi SK mengajar tahun 2005. Kuota paling sedikit terjadi pada tahun 2017. Tidak banyak kabupaten/kota yang bisa mengirim peserta PLPG. Kabupaten Sukoharjo sendiri hanya bisa mengirim satu guru PAI. 

Pada akhir tahun 2018 atau awal 2019 sudah diberlakukan PPG terhadap guru PNS, GTY dan GTT mata pelajaran umum yang memiliki surat penugasan kepala dinas pendidikan. Sedangkan Kemenag mengadakan pre tes PPG pada akhir 2018 atau awal Januari 2019 dengan tetap masyaratkan SK mengajar 2005 bagi guru PAI calon peserta. 

Akhir tahun 2019 Kemenag akhirnya menyelenggarakan seleksi akademik PPG bagi guru PAI mengajar sampai 2015. Selanjutnya Kemenag melalui surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tertanggal 3 Januari 2020 perihal seleksi akademik calon peserta PPG 2019 menyatakan bahwakuota PPG yang dimiliki Kemenag tahun 2020 hanya 1.000 orang se Indonesia. Sementara jumlah kelulusan seleksi akademik calon peserta PPG 2020 sebesar 19.300 guru. Angka sebesar inibelum termasuk angka kelulusan seleksi akademik tahun 2018 sekitar 11.000 guru. 

“Dari sisi kuota yang ada sangat kurang. Sebab guru PAI yang antre PPG sangat banyak. Itu belum lagi beban biaya yang harus dikeluarkan sangat besar sekitar Rp 7,5 juta per peserta. Kami meminta bantuan DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenag Sukoharjo untuk ikut membantu,” ujarnya. 

Kepala Kemenag Sukoharjo Ihsan Muhadi mengatakan, total guru PAI di Sukoharjo ada sebanyak 750 orang. Rinciannya, 36 orang guru PAI dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah naungan Kemenag, 271 guru PAI ASN di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 443 guru PAI non ASN. 

Ihsan melanjutkan, teknis sertifikasi guru PAI sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenag pusat. Padahal Kemenag mengelola guru secara nasional dengan kuota PPG sangat terbatas. Akibatnya terjadi antrean sangat banyak. 

Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, menampung aspirasi dari para guru PAI dan mempertemukannya dengan pihak terkait dalam hal ini Kemenag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Keuangan Daerah Sukoharjo. Terkait PPG atau sertifikasi guru sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Mam)

BERITA REKOMENDASI