Harga Tanah Proyek Jalan Sugihan – Paluhombo Ditentukan Appraisal

SUKOHARJO, KRjogja.com – Warga dipersilahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo terkait penolakan besaran nilai harga pengadaan tanah untuk proyek peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo, Kecamatan Bendosari. Sebab hal tersebut merupakan hak warga sesuai ketentuan yang ada. Pengadaan tanah sendiri menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo Suraji, Jumat (21/12/2018) mengatakan, sudah mengetahui adanya warga yang mengajukan gugatan ke PN Sukoharjo terkait pengadaan tanah untuk proyek peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo, Kecamatan Bendosari. Hal tersebut dianggap wajar karena warga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebab warga merupakan pemilik tanah sah dengan bukti kepemilikan sertifikat. 

Dalam proses proyek peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo, Kecamatan Bendosari tugas dan kewenangan diserahkan ke instansi terkait. Pemkab Sukoharjo memiliki kewenangan berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan untuk pengadaan tanah menjadi kewenangan BPN Sukoharjo.

"Untuk posisi ketua persiapan pembangunan yakni Sekda Sukoharjo dan ketua pengadaan tanah Kepala BPN. Keduanya punya kewenangan berbeda. Dalam hal ini warga mengajukan gugatan ke PN Sukoharjo dan sebagai tergugat I BPN Sukoharjo dan tergugat II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo," ujarnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo ikut digugat warga karena menjadi instansi penyedia uang untuk membayar biaya pengadaan tanah yang ditangani BPN Sukoharjo. Tanah tersebut dibayar sebagai bagian dari rencana pembangunan proyek peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo, Kecamatan Bendosari.

"Warga silahkan mengajukan gugatan sebab penenti nilai harga dalam pengadaan tanah menjadi kewenangan BPN Sukoharjo," lanjutnya.

Suraji menjelaskan, proses sejak awal sudah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo dengan melibatkan BPN dan instansi lain. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni sosialisasi dan musyawarah bersama warga untuk menentukan bentuk ganti rugi. Artinya dalam musyawarah tersebut ditentukan mengenai bentuk ganti rugi yang akan diberikan pemerintah kepada warga terdampak. Apakah tanah yang dimiliki warga akan diganti dengan tanah atau uang. 

Hasil musyawarah telah memutuskan bentuk ganti rugi dari pemerintah kepada warga berupa uang. Nilai angka untuk pengadaan tanah ditentukan oleh BPN Sukoharjo bersama tim appraisal memutuskan sebesar Rp 250 ribu – Rp 300 ribu permeter persegi. Nilai harga tersebut mendapat penolakan dari warga karena dianggap terlalu rendah dan minta dinaikan menjadi Rp 600 ribu permeter persegi. Penolakan warga dilakukan dengan mengajukan gugatan ke PN Sukoharjo.

Suraji menegaskan, dalam musyawarah dengan warga tidak disebutkan untuk membahas besaran nilai harga tanah. Sebab penentuan nilai harga menjadi kewenangan BPN Sukoharjo. "Berbeda dengan pengadaan tanah sistem sederhana dimana pada sistem ini ada musyawarah penentuan nilai harga tanah," lanjutnya.

Pengadaan tanah dengan sistem sederhana adalah pemilik tanah sedikit dan tidak massal, bisa dilakukan musyawarah. Namun apabila jumlah massal maka penentu harga di tim appraisal. Pada pembangunan proyek peningkatan ruas jalan Sugihan – Paluhombo, Kecamatan Bendosari ini jumlahnya massal karena melibatkan sekitar 400 bidang tanah karena itu penentu harga diserahkan ke BPN dan tim appraisal.(Mam)

BERITA REKOMENDASI