Identifikasi Data Selesai, Sukoharjo Serahkan PSBB ke Pusat

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Kabupaten Sukoharjo dinilai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum layak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena nilai yang dikumpulkan dari data masih kurang atau tidak sesuai batas minimal 80 sesuai penetapan. Hal itu sesuai dengan hasil koordinasi dan identifikasi data terkait wacana penerapan PSBB menghadapi pandemi virus corona seperti sekarang. Meski demikian keputusan akhir jadi kewenangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan usulan Gubernur Jawa Tengah dan perkembangan kasus positif virus corona di Sukoharjo terbanyak di Solo Raya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) sekaligus juru bicara Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Sukoharjo Yunia Wahdiyati, Selasa (21/4/2020) mengatakan, sudah dilakukan rapat koordinasi identifikasi data perkembangan virus corona tingkat Jawa Tengah di Semarang pada Senin (20/4/2020). Peserta kegiatan tersebut termasuk diikuti Kabupaten Sukoharjo. Hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan laporan resmi ke bupati dan rapat lanjutan ditingkat Kabupaten Sukoharjo melibatkan Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Sukoharjo pada Selasa (21/4/2020).

Yunia menjelaskan, pada rapat di Semarang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan identifikasi perkembangan kasus virus corona di Sukoharjo. Rapat juga membahas terkait layak tidaknya Kabupaten Sukoharjo menerapkan PSBB. Kelayakan juga dilihat terhadap daerah lain di Jawa Tengah.

“Berdasarkan data yang kami sampaikan Kabupaten Sukoharjo hanya mendapat nilai 79 dari batas minimal 80 sesuai ketetapan. Sebenarnya tinggal sedikit lagi dilihat dari angka hanya kurang 1. Kabupaten Sukoharjo masih belum layak menerapkan PSBB berdasarkan nilai itu atau masih kalah dibanding Semarang dan Solo,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI