Impor Beras, DPR Akan Minta Penjelasan Pemerintah

Editor: Ivan Aditya

BOYOLALI, KRJOGJA.com – DPR akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait rencana impor beras yang akan dilakukan. Kebijakan impor dinilai kontra produktif dengan semangat dan upaya swasembada beras yang digaungkan saat ini.

"Sebentar lagi ada rapat di komisi untuk mengundang pemerintah, kita akan meminta klarifikasi terkait rencana impor beras ini," kata anggota Komisi VI DPR RI, Endang Srikarti Handayani, saat gelar pasar murah 4.000 paket sembako di Boyolali, Jumat (12/01/2018) kemarin.

Penjelasan pemerintah diperlukan, sebutnya, untuk mengetahui alasan serta jenis beras yang akan diimpor. Ditakutkan, impor beras tersebut akan merugikan petani yang saat ini sudah akan memasuki masa panen. Permasalahan sirkulasi bahan kebutuhan pokok, utamanya beras, harus dipetakan dan diselesaikan secara matang.

Mekanisme sirkulasi produksi hasil pertanian, menurutnya, harus dibuat secara komprehensif. Sehingga pemerintah tak melulu melakukan impor saat ada kenaikan hargaatau kelangkaan.

"Saya nilai upaya kedaulatan pangan saat ini sudah bagus. Kebijakan impor coba dievaluasi lagi. Saat ini petani sedang giat-giatnya menanam karena semangat swasembada pangan. Jangan sampai semangat tersebut rusak karena impor," tambahnya.

Melalui berbagai kegiatan, seperti pasar murah kemarin, ia juga menyerap aspirasi masyarakat dengan melakukan diskusi-diskusi. Kesimpulannya, di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Boyolali yang sudah mampu surplus beras, kebijakan impor dinilai tak berpihak kepada petani.

"Pemerintah harus menjelaskan dulu alasan kuat melakukan impor. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai malah merugikan masyarakat, khususnya petani," jelasnya.

Diinformasikan, dalam pasar murah yang digelar di Desa Ngagrong, Kecamatan Ampel, dan Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit kemarin, sebanyak 4.000 paket sembako didistribusikan. Masyarakat cukup membayar Rp40 ribu untuk beras sebanyak 5 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula 1 kg. (Gal)

BERITA REKOMENDASI