Jalan Lingkar Timur Butuh Lahan 21,07 Hektar

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Luasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) telah diketahui setelah diteken Bupati Sukoharjo. Total lahan yang digunakan seluas 21,07 hektar akan dibebaskan dan ditarget selesai Agustus mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut sebesar Rp 103 miliar bersumber dari APBD.

Kasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Burhan Surya Aji, Kamis (13/2) mengatakan, lahan yang akan digunakan pembangunan sudah pasti. Dalam arti telah diketahui setelah diteken Bupati Sukoharjo. Surat resmi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 590/16 Tahun 2020.

DPUPR Sukoharjo setelah mengetahui lahan yang akan digunakan pembangunan JLT maka langsung fokus pada rencana pembebahsan lahan. Sebab lahan tersebut kepemilikannya dimiliki oleh berbagai pihak mulai dari perorangan, lembaga dan lainnya.

Lahan yang akan digunakan dalam pembangunan JLT seluas 21,07 hektar mulai dari Desa Plesan, Kecamatan Nguter hingga Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari. Pembangunan jalan tersebut nantinya akan dikerjakan menunggu penyelesaian pembebahan lahan terlebih dahulu.

Secara rinci data dari DPUPR Sukoharjo diketahui total ada 481 bidang tanah yanga kan dibebaskan. Rinciannya, tanah milik warga, tanah aset desa, tanah aset pemerintah pusat dan tanah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Rencananya pembebasan lahan tahap pertama akan dilakukan pada Februari dan secara keseluruhan rampung Agustus mendatang,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo mengatakan, Pemkab Sukoharjo sejak tahun 2018 sudah melakukan rintisan pembangunan JLT dengan membuat desain. Dalam perjalanannya ternyata ada perubahan desain. Pada tahun 2019 Pemkab Sukoharjo melakukan tahapan berikutnya salah satunya yakni sosialisasi. Selanjutnya pada tahun 2020 ini akan dikerjakan tahapan berupa pengadaan tanah.

DPUPR Sukoharjo sesuai data nominatif diketahui ada sebanyak 481 bidang tanah yang terkena proyek pembangunan JLT. Data tersebut masih bisa berubah mengingat sekarang sifatnya masih sementara dan belum mendapat penetapan berupa surat keputusan (SK) Bupati.

Secara rinci 481 bidang tanah tersebut terdiri dari tanah dengan status milik warga, kas desa, jalan dan bidang lainnya seperti milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Khusus untuk tanah milik BBWSBS tersebut berupa tanggul, talud atau aliran sungai. (Mam)

BERITA TERKAIT