Jangan Tunggu Warga ‘Ngamuk’, Pembongkaran Tower Ilegal Harus Dipercepat

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Komisi II DPRD Sukoharjo menilai penanganan tower ilegal di Dukuh Demalang, Desa Kudu, Kecamatan  Baki lambat. Sebab sampai sekarang proses pemberian surat peringatan (SP) baru diberikan satu kali. Padahal warga yang memprotes berharap bangunan tower segera dibongkar atau dirobohkan sesuai hasil kesepakatan dalam pertemuan bersama dengan melibatkan sejumlah pihak.

Sekretaris Komisi II DPRD Sukoharjo Sukardi Budi Martono, Selasa (11/9/2018) mengatakan, Komisi II DPRD Sukoharjo menilai penanganan dari eksekutif berkaitan tower ilegal di Demalang, Kudu, Baki sangat lambat. Sebab seharusnya sekarang sudah masuk SP II namun kenyataanya baru diberikan SP I. Kondisi tersebut sangat disayangkan para wakil rakyat khususnya yang duduk di kursi Komisi II DPRD Sukoharjo mengingat desakan dari warga terdampak tower terus berdatangan dengan meminta proses pembongkaran atau perobohan bangunan secepatnya.

Warga yang memprotes bangunan tower ilegal berasal dari Dukuh Padakan, Desa Pondok, Kecamatan Grogol. Protes diajukan karena tower dibangun tanpa kelengkapan izin dan sosialisasi terhadap warga terdampak. Pemilik langsung mendirikan bangunan tower begitu saja. Hal itu juga diketahui dari beberapa kali hasil pertemuan dengan melibatkan sejumlah pihak.

"Komisi II DPRD Sukoharjo mendesak pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera bertindak cepat. Sebab kami menilai penanganan masalah tower di Kudu, Baki sekarang lambat. Seharusnya sekarang sudah dikeluarkan SP II tapi ternyata baru SP I," ujar Sukardi Budi Martono.

Desakan dikeluarkannya SP II ditegaskan Budi demi kepentingan warga dan tegaknya aturan. Sebab secara aturan bangunan tower yang ada sekarang salah karena belum memiliki kelengkapan izin. Selain itu alasan warga melakukan protes juga beralasan karena tidak mendapatkan sosialisai dari pemilik tower.

"Kami tunggu dikeluarkannya SP I, II dan III apabila pemilik tower tidak merespon maka bangunan yang ada sekarang harus dirobohkan atau dibongkar paksa," lanjutnya.

Perobohan bangunan sekarang harus dilakukan oleh pemilik tower sendiri karena jelas menyalahi aturan perizinan. Namun setelah pemberian SP I, II dan III maka bangunan tower akan dirobohkan oleh OPD terkait salah satunya yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penegak Peraturan Daerah (Perda).

Dilokasi pembangunan tower sendiri sekarang sudah tidak ada lagi aktifitas pembangunan sama sekali dan terlihat kosong. Kepastian tersebut diketahui setelah dilakukan pengawasan bersama dengan mendatangi lokasi melibatkan warga, dinas terkait dan DPRD Sukoharjo.

"Jangan sampai karena ada masalah tower terjadi gejolak di masyarakat. Maka masalah yang muncul sekarang harus segera diselesakan dan masyarakat ditenangkan," lanjutnya

Kepala Desa Kudu, Kecamatan Baki Sinung Dwi Saputra mengatakan, pertemuan bersama sudah digelar di gedung DPRD Sukoharjo pada Selasa (21/8). Hasilnya sudah disepakati tower harus dibongkar sendiri oleh pemiliknya dalam waktu singkat. Apabila tidak maka akan dilakukan tindakan tegas dari petugas dengan pembongkaran paksa.

Pembongkaran dimaksudkan agar bangunan tower yang ada sekarang tidak ada atau rata dengan tanah. Lahan kemudian dikembalikan fungsinya seperti semula tanpa bangunan. Keberadaan bangunan tower diprotes warga karena belum memiliki izin resmi dan tidak ada sosialisasi.

Pemerintah Desa Kudu, Kecamatan Baki terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan tower dan warga terdampak sekitarnya. Warga diminta tenang dan tidak boleh terpancing karena pembongkaran menjadi kewenangan pemilik tower atau petugas berwenang dalam hal ini Satpol PP Sukoharjo.

"Kami menunggu Satpol PP Sukoharjo mengeluarkan tiga kali surat peringatan kepada pemilik tower. Apabila setelah tahapan tersebut pemilik tower tidak mengindahkan peringatan maka akan dilakukan pembongkaran paksa oleh petugas," ujar Sinung.

Camat Baki Roni Wicaksono mengatakan, Pihak Kecamatan Baki sudah menerima surat tembusan SP I berkaitan dengan masalah tower ilegal di Demalang, Kudu, Baki. Selanjutnya penanganan masalah sampai rencana perobohan bangunan tower diserahkan ke dinas terkait.

"Posisi bangunan tower sekarang masih berdiri dan belum dirobohkan. Perobohan kami serahkan ke dinas terkait. Yang jelas Kecamatan Baki sudah menerima surat tembusan SP I," ujarnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI