Jelang Pilkada 2020, Anggaran Pemerintah Ditumpangi Kepentingan Politik

KLATEN, KRJOGJA.com – Kerawanan Pilkada 2020 masih pada politik uang. Ini bisa menjadi salah satu musuh utama yang bisa merusak demokrasi. Kerawanan lainya, terkait dengan netralitas birokrasi pada ASN, terutama di daerah yang incumbantnya maju lagi untuk periode kedua.

Hal itu dikemukakan Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Rofiudin, di sela acara rapat kerja teknis yang diselelnggarakan Bawaslu Klaten, Senin (26/8).

Lebih lanjut Rofiudin mengatakan, perlu diwaspadai, jangan sampai incumbant menggunakan fasilitas pemerintah untuk menyeret ASN di dalam politik praktis, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi.  

“Misalnya menggunakan anggaran pemerintah di bansos, hibah, baliho-baliho dengan mencantumkan foto dirinya. Ini saya kira juga menjadi perhatian. Jangan sampai anggaran pemerintah yang seharusnya untuk kepentingan publik, ditumpangi untuk kepentingan politik praktis. Ini saya kira yang juga tidak diperbolehkan,” kata Rofiudin.

Namun demikian, kata Rofiudin, Bawaslu saat ini belum bisa menertibkan, karena belum memenuhi unsur pelanggaran kampanye, dan yang bersangkutan belum menjadi pasangan calon.

Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrokhman menyatakan, melalui rakernis dengan media, Bawaslu Klaten dapat bersilaturahmi dengan kawan-kawan media  yang bertugas di Klaten. Selain itu Bawaslu juga menyampaikan berbagai hal yang telah dilakukan Bawaslu selama pemilu 2019 dan rencana kegiatan menyongsong pengawasan pilkada 2020 dan tentu mengharapkan masukan  dari awak media demi mewujudkan pengawasan Pemilu maupun Pilkada yang lebih baik lagi. (Sit)

BERITA REKOMENDASI