Keberadaan Heritage Harus Sejahterakan Masyarakat

Editor: KRjogja/Gus

KLATEN , KRJOGJA.Com – Indonesia memiliki heritage (pusaka warisan) yang banyak. Maka keberadaannya perlu dimanfaatkan secara optimal. Sehingga heritage bukan hanya menjadi identitas kebanggaan bangsa tapi memiliki dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Setelah Presiden berbicara dan membangun infrastruktur serta industry, di sisi lain harus juga dikuatkan budaya. Dengan demikian, sentra industri baru akan tersambung dengan sentra ekonomi pariwisata yang memanfaatkan heritage dan menghidupkan desa wisata. Sehingga diperlukan adanya Pusat Informasi yang akan menjadi panduan orang berjalan,” papar Koordinator Staf Khusus Kepresidenan RI, AAGN Ari Dwipayana ketika berdialog dengan Direktur Utama Taman Wisata Candi (TWC) Edi Setijono di ruang pertemuan TWC, Sabtu (13/3). Hadir pula Direktur Keuangan, SDM dan Investasi TWC Palwoto dan Sekretaris Perusahaan Emilia Eny Utari.

Ari menegaskan, yang namanya pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu institusi saja. Harus saling bekerja sama. Misalnya Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) bisa melakukan kerjasama dengan Pemda, dengan TWC. Pengembangan setiap heritage harus dilandasi sebuah masterplan yang jelas, dan tata kelola yang profesional” tutur Ari.

Perda Dicontohkan kerja sama yang sudah bagus yang dilakukan BPCB dengan Pemkab Sleman mengelola 8 candi yang ada di wilayah tersebut. Meski kerja sama mungkin diperluas tidak hanya bicara soal pembagian uang masuk. Karenanya menurut Ari Dwipayana, perlu ada upaya bicara bersama dengan Perhutani, Kemendagri mengenai heritage yang berada di hutan lindung, misalnya. Dan memang perlu ada peraturan daerah (perda) yang mengatur

“Sebab tidak semua daerah ngeh. Di Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/kota, baru ada 18 kabupaten/kota yang memiliki perda terkait cagar budaya. Padahal tanpa ada perda, tidak akan dianggarkan APBD. Maka harus ada dorongan daerah untuk aware dengan heritage, cagar budaya, baru bicara pengelolaan,” tandas Ari.

Dengan perda ini akan berimplikasi kepada APBD yang dialokasikan untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di daerah tersebut. Sejauh ini masih banyak daerah yang belum memiliki perda pengelolaan cagar budaya. Sehingga BPCB bekerja sendirian dalam menyelamatkan kawasan, struktur, bangunan maupun benda-benda cagar budaya. Setelah pemugaran tentu harus diikuti dengan tahap pengembangan dan pemanfaatan.

“Masalah pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya setelah dipugar, bisa melibatkan TWC. Karena TWC punya pengalaman yang panjang dalam manajemen heritage,” kata Ari. Rencana Prioritas

Sementara itu, Direktur Utama PT TWC Edy Setijono mengatakan, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya akan maksimal bila terdapat rencana prioritas, baik konservasi dan pemanfaatan heritage skala kabupaten, skala provinsi dan skala nasional. “Ini agar fokus, jangan semua ingin dikembangkan,, tapi nanti tidak maksimal. Karena tidak fokus
dalam kesiapan SDM maupun penganggarannya,” ujar Edy

“Ke depan untuk menunjang infrastruktur, di setiap rest area di tol itu bisa dibuat papaninformasi di daerah itu kalau keluar tol ada wisata cagar budaya apa, sehingga masyarakat tertarik dan terinformasi, tetapi lagi-lagi tempatnya harus siap betul jangan sampai sudah datang ke sana nanti pengunjung kecewa,” lanjut Edy. (Fsy)

 

BERITA REKOMENDASI