Kebijakan Pusat, Disdagkop UKM Sukoharjo Awasi Penjualan Minyak Goreng Curah

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) Sukoharjo melakukan pengawasan penerapan menggunakan aplikasi peduli lindungi atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pembelian minyak goreng curah. Sampai sekarang penerapan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut belum sepenuhnya berjalan. Pedagang dan pembeli mengaku repot harus menerapkan aturan tersebut.

Kepala Disdagkop UKM Sukoharjo Iwan Setiyono, Kamis (30/6/2022) mengatakan, pada prinsipnya daerah mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat salah satunya terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi atau KTP dalam distribusi minyak goreng curah dari pedagang ke pembeli. Namun demikian aturan tersebut masih sangat baru dan belum banyak dipahami masyarakat.

Penggunaan aplikasi peduli lindungi atau KTP diterapkan sebagai pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli minyak goreng. Pencatatan NIK dilakukan agar ada kejelasan siapa saja pembeli minyak goreng bersubsidi dari pemerintah tersebut.

Disdagkop UKM Sukoharjo akan melakukan koordinasi dengan pengelola pasar dan petugas terkait. Komunikasi juga dilakukan melibatkan pedagang dan distributor sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kebijakannya memang seperti itu, tapi sepertinya belum sepenuhnya berjalan. Kami melakukan pengawasan dalam arti kebijakan tetap jalan dan distribusi minyak goreng curah lancar agar tepat sasaran mengingat minyak goreng curah sangat dicari masyarakat dan ada subsidinya,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI