Kebocoran Penerimaan Pajak Timbulkan Kerugian Besar

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Kerugian akibat tidak masuknya pembayaran retribusi atau pajak tidak hanya terjadi pada tempat hiburan saja namun juga berasal dari reklame liar. Sebelumnya dalam satu bulan saja Pemkab Sukoharjo bisa dirugikan mencapai ratusan juta rupiah. Atas kondisi tersebut maka di tahun 2019 akan dilakukan pengetatan pengawasan termasuk menindak oknum yang berbuat curang.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Kamis (27/12/2018) mengatakan, sangat menyesalkan apabila masih ada kebocoran penerimaan retribusi atau pajak daerah. Sektor pembayaran tersebut nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam berbagai bentuk program kegiatan pembangunan. Karena itu keberadaan penerimaan retribusi dan pajak daerah harus dimaksimalkan.

Setiap tahun Pemkab Sukoharjo selalu memasang target tinggi untuk penerimaan atau pendapatan bersumber dari pembayaran retribusi atau pajak. Bahkan target yang dipasang terus mengalami kenaikan mengingat besarnya potensi yang bisa diperoleh.

Karena itu kabar dugaan kebocoran penerimaan pajak sangat mengagetkan Pemkab Sukoharjo dan langsung melakukan evaluasi dengan pengetatan pengawasan. Diharapkan setelah ini tidak ada lagi kejadian kehilangan sumber pendapatan daerah.

"Tidak boleh lagi ada dugaan kebocoran petugas di masing masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bisa bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Tentunya tidak hanya mengandalkan laporan sepihak saja dari pelaku usaha namun petugas harus terjun langsung ke lapangan melakukan pengawasan dan bila perlu menindak apabila ada temuan pelanggaran," ujarnya.

Bupati mengaku sudah lama menerima laporan terkait dugaan kebocoran retribusi atau pajak semisal dari reklame. Selama ini cukup banyak reklame liar terpasang disejumlah wilayah dengan potensi kerugian daerah mencapai ratusan juta rupiah.

Nilai tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan untuk diserap sebagai pemasukan atau sumber pendapatan daerah. Karena itu untuk meminimalisir kejadian serupa maka tim gabungan dari sejumlah OPD sudah melakukan tindakan. Reklame terpasang harus memiliki bukti atau tanda sudah resmi membayar retribusi atau pajak berupa stiker.

Tanda stiker itu juga mempermudah petugas untuk melakukan pemantauan apakah reklame terpasang sah atau tidak. Apabila ada temuan reklame liar maka petugas dari tim gabungan bisa langsung melakukan penertiban berupa pencopotan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo Heru Indarjo mengatakan, pratek pelanggaran reklame liar disebabkan karena mayoritas didominasi kesengajaan pelaku atau pemasang. Para pelaku tersebut nekad melanggar aturan dengan memasang reklame tidak berizin. Pemasangan dilakukan disejumlah tempat dibeberapa wilayah di Sukoharjo. Paling banyak bentuknnya berupa spanduk.

Reklame tidak berizin dipasang pelaku untuk menghindari kewajiban pemasang pada Pemkab Sukoharjo untuk membayar pajak. Cara tersebut sudah lama dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan kerugian bagi daerah sangat besar. Pada tahun lalu nilainya bisa tembus di atas Rp 100 juta perbulan.

Modus praktek pelanggaran lainnya dilakukan pemasang reklame dengan menambah sendiri jumlah tanpa memberitahukan pada petugas. Misal izin yang diberikan petugas pada pemasang reklame hanya 10 titik spanduk maka jumlahnya ditambah sendiri menjadi 20 titik. Artinya ada selisih 10 titik reklame berupa spanduk terpasang dan menimbulkan kerugian daerah.

Kondisi tersebut membuat Satpol PP Sukoharjo memperbanyak penertiban reklame liar disemua wilayah. Petugas memberikan tindakan tegas pada praktek pelanggaran dengan mencopot paksa reklame liar. (Mam)

BERITA REKOMENDASI