Ketua Komisi Kembalikan Kendaraan Dinas

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Kendaraan dinas milik Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Banleg dikembalikan ke sekretariat dewan (sekwan) DPRD Sukoharjo. Selanjutnya kendaraan dinas tersebut akan diserahkan ke Pemkab Sukoharjo. Pengembalian dilakukan menyusul adanya aturan baru berupa Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sukoharjo.

Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto, Senin (18/09/2017) mengatakan, surat pengembalian kendaraan dinas sudah ditandatangani. Sebelumnya muncul surat serupa dari Pemkab Sukoharjo. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan meminta kepada Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Banleg untuk segera mengembalikan kendaraan dinas.

“Kendaraan dinas milik Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Banleg sudah dikembalikan semua. Minus pimpinan DPRD Sukoharjo,” ujar Nurjayanto.

Pengembalian kendaraan dinas dilakukan oleh masing masing pengguna kepada Sekwan. Selanjutnya dilakukan inventarisir terhadap kelengkapan kendaraan dinas. Apabila semua sudah selesai maka akan diserahkan ke Pemkab Sukoharjo sebagai aset milik daerah.

Kebijakan pengembalian kendaraan dinas dilakukan menyesuaikan dengan aturan baru dalam Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sukoharjo. Perda itu sendiri muncul menyesuaikan dengan aturan baru dari pusat berupa PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Setelah kendaraan dinas dikembalikan maka akan diganti berupa tunjangan transportasi. Wujudnya berupa uang dan diberikan setiap bulan bersama dengan gaji,” lanjutnya.

Nurjayanto mengatakan, ada sekitar 12 kendaraan dinas berupa mobil sudah dikembalikan pengguna. Mobil tersebut terpakir di dalam gedung DPRD Sukoharjo.

Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi dan Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo Dahono Marlianto mengatakan, benar ada perintah pengembalian kendaraan dinas. Kendaraan dinas tersebut sudah dikembalikan ke Sekwan. “Sesuai aturan kendaraan dinas itu kami kembalikan ke Sekwan,” ujarnya.

Wawan dan Dahono tidak mempermasalahkan pengembalian kendaraan dinas karena sudah menjadi aturan. “Setelah ini tidak ada lagi kendaraan dinas. Kalau mau operasional mungkin akan menggunakan kendaraan sendiri atau seperti apa masih kami tunggu perkembangnya,” lanjutnya.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, pengembalian kendaraan dinas dilakukan karena sudah ada dasar hukumnya dalam Perda. Kendaraan dinas dikembalikan sebab anggota dewan sudah mendapatkan tunjangan transportasi. “Kendaraan dinas itu didata Sekwan dan akan diserahkan ke Pemkab Sukoharjo sebagai aset daerah,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI