Kondisi Tebing Kian Parah, Warga Dalangan Butuh Talud

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat khususnya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dinilai kurang peka dengan kondisi tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari yang longsor semakin parah. 

Permintaan warga masyarakat untuk dibuatkan talud pengaman sama sekali belum dikabulkan. Padahal Pemerintah Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari dan Pemkab Sukoharjo sudah sering mengajukan permohonan bantuan.

Kepala Desa (Kades) Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Bagyo Slameto, Sabtu (31/03/2018) mengaku sudah sering  meminta atau mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah. Baik itu ke Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Bahkan setiap tahun surat pengajuan dilakukan dengan maksud permintaan pembangunan talud pengaman bisa dikabulkan.

"Pembangunan talud pengaman menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui BBWSBS. Kepastian tersebut diketahui setelah Pemerintah Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari mendapatkan jawaban saat pengajuan permohonan bantuan ke sejumlah pihak," kata Bagyo.

Bagyo menjelaskan Pemdes bersama Pemcam Tawangsari sudah mendatangi kantor BBWSBS untuk meminta jawaban dari petugas. Sebab pembangunan talud pengaman mendesak untuk segera diperbaiki agar warga masyarakat sekitar Sungai Bengawan Solo tidak resah.

"Tebing sungai ini sudah lama longsor bahkan awal terjadinya sekitar Tahun 1989. Sampai sekarang Tahun 2018 sama sekali tidak ada respon. Pemerintah dalam hal ini BBWSBS kurang peka. Sebab warga masyarakat Dalangan, Tawangsari sudah semakin resah. Mereka kehilangan tanah dan rumah tanpa ada kejelasan nasib dan ganti rugi. Sekarang hanya punya sertifikat tanah saja dan tidak ada tanahnya," ujar Bagyo Slameto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa mengatakan, tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari memang semakin parah. Ancaman tidak hanya terjadi pada tanah saja namun juga rumah warga.

"Keluhan dari warga tebing longsor semakin parah dan memang harus dilakukan penanganan. Tapi itu kewenangan pusat," ujarnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI