KPPN Klaten Ajak Masyarakat Terus Perangi Korupsi

KLATEN, KRJogja.com – Membangun sistem tata kelola pemerintah yang baik, berkomitmen melayani dan anti korupsi adalah cita-cita bersama seluruh anak bangsa.  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten sebagai unit Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyadari posisi penting lembaganya, untuk turut mempercepat perwujudan pemerintah yang baik dan anti korupsi itu.

“Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang terus berlangsung hingga hari ini. KPPN Klaten dalam waktu dekat akan dinilai oleh KemenPAN-RB sebagai unit yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), namun komitmen anti korupsi sebenarnya telah kami terapkan sejak lama. Seluruh layanan kami bercirikan cepat, sederhana dan tanpa biaya,” kata Taufiq Widyantoro Kepala KPPN Klaten menyampaikan kepada KRjogja.com, Jumat (28/8/2020)

Untuk menegaskan kembali komitmennya, pada 28 Februari 2019 lalu, KPPN Klaten telah mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Juga telah dilakukan penandatanganan Piagam oleh Kepala KPPN Klaten, perwakilan satuan kerja dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.

Ada 3 pilar utama reformasi birokrasi yang diimplementasikan KPPN Klaten, yaitu :penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan SDM. 6 kelompok kegiatan kemudian dilaksanakan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Saat ini, setiap pegawai wajib menandatangani kontrak kinerja dan dokumen pakta integritas. Komitmen anti korupsi, dijadikan budaya kerja sehari-hari. Kami menetapkan norma larangan menerima gratifikasi dan korupsi, penegakan kode etik, pengelolaan pengaduan yang cepat serta selalu dilakukan seruan ke masyarakat untuk memerangi korupsi melaui berbagai kegiatan, banner, spanduk dan melalui media massa. Kami juga telah memiliki Duta Anti Korupsi,” jelas Taufiq.

Sedang pejabat Humas KPPN Klaten, Hary Sutrasno mengatakan, saat ini telah diluncurkan 15 inovasi layanan, yang sebagian besar berbasis teknologi informasi. “Dengan Inovasi Transparansi Layanan (INTAN) misalnya, memungkinkan seluruh satuan kerja dapat mengakses semua jenis layanan KPPN Klaten dimana saja berada. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), rekonsiliasi, konsultasi dan bimbingan teknis juga sudah disimplikasi berbasis IT sehingga lebih cepat dan akurat. Dan semua tetap dengan tanpa biaya,” kata Hary.

Ditambahkan Hary, dalam mendukung program Pengarusutamaan Gender (PUG) telah disediakan layanan dan fasilitas untuk ibu hamil dan menyusui, fasilitas bagi difabel, perpustakaan serta tempat bermain anak.  “Untuk menguji persepsi pengguna layanan terhadap mutu dan integritas layanan, secara periodik (per 6 bulan) kami mengadakan survey dengan sasaran pengguna layanan, dan alhamdulilah selalu mendapatkan persepsi Sangat Puas dari para responden,” lanjut Hary.

KPPN Klaten dengan salah satu tugas menyalurkan dana APBN, memiliki wilayah layanan 2 kabupaten, yaitu Klaten dan Boyolali. Pemangku kepentingan terdiri 77 satuan kerja, 2 pemerintah daerah dan 652 desa. Pada tahun 2020 dana DIPA yang dikelola sebesar pagu Rp1,96 triliun lebih, yang disalurkan melalui lembaga perbankan yang berjumlah 12 mitra bank.

Untuk keterbukaan informasi publik, KPPN juga membuka layanan kepada sekolah dan perguruan tinggi untuk praktek kerja dan penelitian. “Dengan menggandeng media massa, KPPN Klaten mengharap dukungan semua pihak untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik”, demikian harap Hary. (*)

BERITA REKOMENDASI