KPU Sukoharjo Gelar Pleno DPS Pilkada 2020

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menggelar rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2020. Kegiatan digelar di pendapa kantor KPU Sukoharjo, Jumat (11/09/2020). Total ada sebanyak 662.436 pemilih ditetapkan dalam pleno DPS tersebut. Masyarakat selanjutnya mendapat kesempatan memberikan tanggapan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan, KPU Sukoharjo masih terus melaksanakan tahapan Pilkada 2020 salah satunya terkait persiapan data pemilih. Tahapan yang dilakukan tersebut berupa rapat pleno penetapan DPS sebanyak 662.436 pemilih.

Dalam pelaksanaan rapat pleno penetapan DPS Pilkada 2020, KPU Sukoharjo melibatkan pihak terkait lain. Mereka seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), perwakilan partai politik, tim sukses dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada 2020 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sukoharjo.

Rapat pleno penatapan DPS Pilkada 2020 dilakukan KPU Sukoharjo sebagai tindaklanjut mengingat tahapan di kecamatan telah selesai. Sebab PPK sebelumnya sudah melaksanakan rapat pleno penetapan DPS ditingkat kecamatan. DPS kecamatan tersebut kemudian dibawa ketingkat kabupaten untuk disahkan.

KPU Sukoharjo selanjutnya akan memakai DPS Pilkada 2020 tersebut untun diuji publik. Masyarakat nanti dipersilahkan memberikan tanggapan terkait DPS tersebut apakah sudah benar atau masih ada kekeliruan.

Uji publik dilakukan KPU Sukoharjo dengan menyebar DPS ke tingkat desa dan kelurahan. Apabila ada pemilih belum terdata maka dipersilahkan melapor. Begitupula sebaliknya bisa ada perubahan data seperti pemilih meninggal dunia, pindah alamat rumah, perubahan status dan lainnya maka harus segera dilaporkan ke petugas.

“Ditingkat PPK sudah selesai dan tahapan selanjutnya maka KPU Sukoharjo menggelar rapat pleno DPS ditingkat kabupaten dan itu sudah terlaksana. Tahap berikutnya uji publik dengan meminta pada masyarakat memberi tanggapan,” ujarnya.

Tanggapan sangat diperlukan dari masyarakat mengingat data pemilih sekarang masih bersifat sementara. DPS tersebut apabila sudah selesai maka akan ditetapkan menjadi DPT. KPU Sukoharjo berharap saat sudah ditetapkan DPT tidak ada lagi pemilih tercecer belum masuk data sehingga berpotensi kehilangan hak suara dalam Pilkada 2020.

Dalam rapat pleno yang digelar KPU Sukoharjo diketahui penetapan DPS Pilkada 2020 sebanyak 662.436 pemilih. Rinciannya, 327.424 pemilih perempuan dan 335.012 pemilih laki laki. Para pemilih tersebut nantinya pada 9 Desember akan menggunakan hak pilihnya di 1.775 tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan. “Dibandingkan data DPS pada pemilu sebelumnya maka DPS Pilkada 2020 mengalami penurunan,” lanjutnya.

Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto mengatakan, Bawaslu Sukoharjo menilai KPU Sukoharjo belum siap terkait data pemilih Pilkada 2020. Bawaslu Sukoharjo juga tidak puas terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Sebab data yang ada belum sepenuhnya sempurna dan masih banyak kekurangan.

Bambang melanjutkan, KPU Sukoharjo dinilai tidak terbuka dalam memaparkan hasil coklit. Hal tersebut terlihat dalam jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Bawaslu Sukoharjo memiliki catatan sebanyak 484 pemilih masih tercecer dari verifikasi.

“Data tercecer itu akan kami usulkan dalam perbaikan data ke KPU Sukoharjo. Sebab ini sifatnya masih DPS dan perlu perbaikan sebelum penetapan DPT,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI