Lakpesdam NU Klaten Bekali Kader Soal Hukum Bernegara

KLATEN, KRJOGJA.com – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Klaten menggelar sekolah paralegal untuk meng up-grade kapasitas dan kapabilitas kader NU. Dengan berbekal paham terhadap masalah hukum bernegara akan membantu keberlangsungan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Ketua Lakpesdam NU Klaten, M. Nuryadin, dalam keterangannya, Minggu (06/09/2020), menyampaikan, sekolah paralegal dihadiri oleh delegasi dari semua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) se-Klaten. Kegiatan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan pencegahan pesebaran Covid-19.

“Tujuan diselenggarakannya sekolah paralegal yaitu, pertama, pengurus MWC NU memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan advokasi hukum dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan umat. Kedua, membekali Kader NU dengan pengetahuan dasar hukum dan hak asasi manusia yang dapat melindungi haknya dalam melakukan perjuangan serta mampu membuat solusi dan atau strategi dalam penyelesaian kasus-kasus yang berhadapan dengan hukum,” jelasnya.

Setelah terselenggaranya sekolah paralegal, lanjut M. Nuryadin, Lakpesdam NU Klaten berharap ada out put yang nantinya bisa bermanfaat untuk organisasi, yakni, peserta memahami alur proses hukum dan mekanisme pengaduan dalam pendampingan konflik atau kasus di tingkat komunitas atau jamaah.

“Kemudian, setiap MWC NU akan memiliki kader paralegal yang memiliki kapasitas dan ketrampilan dalam melakukan pendampingan konflik sosial keagamaan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya dalam konteks yang lain, kata M. Nuryadin, NU merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan desa yang responsif terhadap layanan dasar umat nahdlyin.

Sehingga dalam posisi ideal layanan hak dasar mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan bagi warga nahdlyin sudah terpenuhi sebagaimana amanah Undang-undang mulai dari mendapatkan progam KIP, KIS, Progam PKH, RTLH dan bansos serta pemanfataan Dana Desa per tahun di masing-masing desa.

“Tantangan dan pertanyaanya adalah apakah warga NU yang terdata dalam sensus NU atau Karta NU di Klaten yang masuk katagori kurang mampu sudah mendapatkan progam KIS, KIP, PKH atau RTLH atau progam Dana Desa? atau sebaliknya bahwa mayoritas warga nahdliyin belum memiliki layanan hak dasar tersebut. Maka kewajiban kita memperjuangkan supaya warga nahdlyin menjadi sejatehra dan berdaulat,” ujarnya. (Lia)

BERITA REKOMENDASI