Laskar Islam Imbau Aparatur Negara Tegakkan UU Pemilu

KLATEN, KRJOGJA.com – Aliansi Laskar Islam Klaten mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN), lurah, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan institusi lainnya di Kabupaten Klaten untuk bersama-sama menegakkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada momen Pemilu 2019. UU Pemilu perlu ditegakkan demi terwujudnya Pemilu 2019 yang bersih.

Koordinator Aliansi Laskar Islam Klaten, Sugiyanto, mengatakan, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017, pada Pasal 280 Ayat (2) bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD; ASN; kepala desa; perangkat desa; BPD. Pada Ayat (3), setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye.

"Semua masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk bisa menjaga, menegakkan agar UU Pemilu betul-betul dilaksanakan dengan baik dan jangan sampai ada pelanggaran. Kami dari elemen masyarakat secara independen berusaha ikut menjaga, mengawal, mengawasi kepada seluruh ASN, lurah, kepala desa, BPD, TNI, Polri, BUMN, BUMD. Mari bersama-sama untuk bisa menjaga dan menegakkan UU Pemilu sesuai semangat UUD 1945," ujarnya, Selasa (25/12/2018).

Imbauan penegakan UU Pemilu tersebut juga dituangkan dalam surat tertulis dan ditandatangani oleh anggota Aliansi Laskar Islam Klaten yakni FUI, Kokam, GPK, FKAM, FPI, FJI, Majlis Mujahidin, BMK, Laskar Padang Mbulan, KMP 1912, Laskar Siaga, dan Laskar Sierad. Selanjutnya, surat imbauan dikirim ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, kecamatan, hingga pemerintah desa dan sejumlah institusi lainnya.(Lia)
 

BERITA REKOMENDASI