Lelang Pengelolaan Parkir Kendaraan Siap Dilakukan

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO (KRjogja.com) – Pengelolaan parkir kendaraan bermotor diharapkan lebih baik tahun depan. Sasarannya yakni menekan praktek pelanggaran tarif, tempat dan ketertiban. Persiapan sekarang dilakukan dengan proses lelang di sejumlah titik parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) Sukoharjo Djoko Indriyanto mengatakan, pengelolaan parkir kendaraan akan diperbaiki. Salah satu yang jadi sorotan yakni berkaitan dengan pengenaan tarif dari juru parkir kepada masyarakat. Praktek pungutan melebihi ketentuan diminta tidak terulang kembali tahun depan.

Lokasi parkir kendaraan akan dipasang papan pengumuman resmi tarif dari Dishubinfokom Sukoharjo. Masyarakat juga diminta berani menolak dan melapor apabila menemukan praktek pelanggaran tarif parkir kendaraan. Sebab jumlah tarikan yang melebihi batasan dianggap sebagai sebuah pelanggaran berupa pungutan liar (pungli).

“Sekarang persiapan lelang parkir untuk tahun 2017. Lokasinya tersebar disejumlah titik berdasarkan zona seperti di Sukoharjo Kota, Grogol, Kartasura dan lainnya,” ujar Djoko Indriyanto kepada KRjogja.com, Senin (12/12/2016).

Dalam proses lelang juga akan dilakukan sosialisasi berkaitan dengan rencana perubahan tarif parkir. Hal itu dilakukan karena sekarang sedang dibahas revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah bersama DPRD Sukoharjo.

Rekanan pemenang lelang diharapkan menaati ketentuan dengan menarik tarif sesuai dalam perda. Dishubinfokom Sukoharjo harapannya pembahasan segera selesai dan ditetapkan untuk selanjutnya diterapkan tahun 2017 mendatang.

Perda Nomor 13 Tahun 2011 sengaja diajukan revisi oleh Dishubinfokom Sukoharjo karena dianggap ketinggalan jaman. Meski sedang dalam proses revisi namun angka yang diajukan masih dianggap ketinggalan jaman.

Seperti tarif sepeda motor di dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah ditarik Rp 500. Sedangkan dalam pembahasan revisi nilainya dinaikan menjadi Rp 1.000. Kondisi tersebut masih jauh dari praktek di lapangan dimana baik sebelum maupun saat proses revisi sekarang tarif pakir sepeda motor di Sukoharjo ditarik oleh juru parkir sebesar Rp 1.500 hingga Rp 2.000.

“Aturan lama untuk sepeda motor Rp 500 sedangkan angka yang diajukan dalam revisi Rp 1.000. Kalau nanti setelah Perda disahkan dan praktek di lapangan masih ditarik tinggi melebihi batas maka itu sudah masuk pelanggaran dan mengarah ke pungutan liar (pungli),” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dishubinfokom Sukoharjo Jarot Harjanto.

Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tercantum tarif parkir untuk sepeda ontel Rp 300, sepeda motor Rp 500, kendaraan roda empat Rp 1.000, truk Rp 2.000, truk tronton Rp 3.000. Sedangkan dalam revisi yang diajukan Dishubinfokom akan dilakukan perubahan tarif parkir. Untuk sepeda onthel dari sebelumnya Rp 300 naik menjadi Rp 500, Sepeda motor dari Rp 500 naik menjadi Rp 1.000, kendaraan roda empat dari Rp 1.000 naik menjadi Rp 2.000, truk dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000, truk tronton dari Rp 3.000 naik menjadi Rp 5.000, kendaraan roda lebih dari 6 sebesar Rp 7.000. (Mam)

BERITA REKOMENDASI