Libatkan Pengurus RT – RW, Verval Penerima Bantuan KIS PBI JKN Dilaksanakan

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pengurus RT/RW, pemerintah desa dan kelurahan  diminta aktif turun ke warga melakukan pengecekan berkaitan data penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data valid diperlukan mengingat sekarang sedang dilaksanakan verifikasi dan validasi (verval) dan diharapkan selesai semua pada akhir April mendatang. 

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sarmadi, Senin (25/3/2019) mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada semua kepala desa dan lurah untuk mengambil blangko verval data penerima KIS PBI JKN. Selanjutnya disemua desa dan kelurahan wajib melaksanakan verval. Hal itu penting untuk mengetahui perkembangan data penerima bantuan kesehatan dari pemerintah apakah masih layak atau tidak.

Dalam proses verval penerima KIS PBI JKN pemerintah desa dan kelurahan diwajibkan melibatkan langsung pengurus RT/RW di wilayahnya masing masing. Keterlibatan mereka sangat penting karena mengetahui dan bersinggungan langsung dengan warga. Dengan begitu maka mereka bisa dicek layak tidak warganya menerima bantuan.

Pengurus RT/RW saat melakukan pendataan ulang nantinya akan dibekali berupa blangko atau surat keterangan resmi dari Pemkab Sukoharjo yang sudah diberikan pada masing masing pemerintah desa dan kelurahan. 

Data dari Dinsos Sukoharjo sekarang penerima KIS PBI JKN ada sebanyak 325.114 jiwa. Para penerima tersebut berasal dari 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan. Jumlah tersebut masih ada kemungkinan berubah menunggu hasil verval dari masing masing RT/RW, desa dan kelurahan.

"Proses verval KIS PBI JKN sudah mulai sejak awal Maret dan semua harus selesai hingga akhir April. Data wajib masuk untuk mengetahui perkembangannya," ujarnya.

Verval KIS PBI JKN rutin dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo untuk memperbaiki data penerima bantuan. Apabila tidak maka dikhawatirkan bantuan diberikan bisa salah sasaran.

Dinsos Sukoharjo dalam proses verval KIS PBI JKN sudah memberikan pelatihan pada petugas di masing masing desa. Sebab untuk memasukan data memerlukan aplikasi sendiri sesuai dengan instruksi pemerintah.

"Masih ada waktu satu bulan kedepan dan kami minta masing masing desa bisa segera menyelesaikan verval KIS PBI JKN sesuai jadwal," lanjutnya.

Semua data hasil verval KIS PBI JKN di Sukoharjo akan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk pelaporan. Pemerintah pusat sendiri memerlukan data tersebut sebagai acuan kondisi di daerah. Dengan begitu maka bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. 

"Data di masing masing daerah itu dinamis selalu ada pergerakan berubah. Bisa saja berkurang semisal penerima sebelumnya meninggal dunia. Maka data itu wajib dilaporkan," lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI