Masih Ada Perusahaan tak daftarkan Program BPJS

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Serikat pekerja masih menemukan pelanggaran ketenagakerjaan karena banyak buruh yang tidak terdaftar sebagai peserta dan mendapat perlindungan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tempatnya bekerja. 

Pemerintah diminta turun mengatasi masalah sebagai bentuk keadilan untuk buruh mengingat sudah menjadi hak. Perusahaan yang melanggar juga harus mendapatkan saksi sesuai aturan berlaku. Hal itu diungkapkan Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) dan Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno, Minggu (3/2).

Dia menjelaskan hal itu ditemukan FPB maupun SPRI setelah melakukan pemantauan terhadap buruh disejumlah perusahaan baik skala kecil, sedang dan besar. Temuan pelanggaran juga diketahui setelah ada laporan keluhan dari buruh ke pengurus serikat pekerja di masing masing perusahaan.

"FPB Sukoharjo prihatin dengan kondisi yang terjadi sekarang karena seharusnya bisa dihindarkan. Secara aturan dari pemerintah mewajibkan perusahaan mengikutkan buruh, pekerja atau karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Karena itu, Dia meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk turun membantu mengatasi masalah. Apabila dibiarkan berlarut maka akan semakin merugikan buruh karena haknya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan hilang. 

"Dilihat dari kerawanan pelanggaran memang paling tinggi terjadi pada perusahaan kecil. Sebab sektor usaha mereka juga di bawah dan menjadi kendala dalam teknis pembayaran dan keikutsertaan buruh dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI