Meski Terpenjara, Warga Binaan Menjadi Pemilih yang Potensial

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Meski mempunyai hak pilih dalam pemilu, kondisi warga binaan yang terkurung dalam rumah tahanan membuat akses mereka terbatas untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu sebagaimana pemilih lainnya.  

Hal itu terpapar dalam sosialisasi Pilgub Jateng yang digelar KPU Boyolali di Rutan Kelas IIB Boyolali, Jumat (16/3/2018) pekan kemarin. Komisioner KPU Boyolali, Pargito mengatakan, salah satu permasalahan yang muncul misalnya dalam Proses pencoblosan Pilgub nanti, pemilih harus membawa formulir C6 dan KTP. Namun terdapat berbagai situasi yang menghambat mereka, semisal mempunyai KTP tapi tidak dipegang atau dibawa serta warga binaan yang belum sempat melakukan rekam jejak KTP atau belum memiliki surat keterangan.

Karena dibina di dalam rutan, tak memungkinkan bagi mereka untuk mengurus syarat pencoblosan tersebut. "Permasalahan tersebut masih kita cari jalan keluarnya," terang Pargito.

Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan proses identifikasi data pemilih Pilgub Jateng di Boyolali. Di Rutan Boyolali, dari 157 warga binaan, terdapat 137 warga binaan laki-laki dan 14 warga binaan wanita yang potensial menjadi pemilih. Sedang sisanya tak diikutsertakan sebagai pemilih potensial sebab bukan warga Jateng. Jumlah penghuni rutan yang naik turun membuat identifikasi pemilih mesti dilakukan dengan cermat. "Kita masih mengidentifikasi data pemilih," jelasnya.

Selain syarat pemilihan, keterbatasan akses informasi warga binaan terhadap calon yang akan dipilih juga menjadi poin perhatian. Dalam sosialisasi tersebut, KPU Boyolali juga menyampaikan informasi terkait paslon yang maju dalam Pilgub Jateng serta visi misi mereka.

"Kami menyampaikan informasi calon serta visi misi mereya yang harus kami lakukan secara adil," kata Ali Fachrudin, Komisioner KPU Boyolali lainnya.

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Boyolali, Darmawan meambahkan, menilik pengalaman pencoblosan terakhir di TPS di dalam Rutan Boyolali, animo warga binaan dalam pemilu sebenarnya cukup tinggi. "Dalam pencoblosan terakhir, ada warga binaan yang menanyakan hak pilihnya karena dia tak diberi kesempatan mencoblos," terang Darmawan.

Dalam proses identifikasi pemilih, bila KPU meminta data lengkap seperti KTP atau KK, pihaknya pun menghubungi keluarga warga binaan. Sebab data administrasi kependudukan warga binaan yang dimiliki pihak rutan sangat terbatas, bahkan terkadang hanya data alamat saja.
"Susahnya, terkadang kami kesulitan menghubungi keluarga warga binaan," jelasnya. (Gal)

 

BERITA REKOMENDASI