MPP Mulai Dibangun, Pemkab Sukoharjo Percepat Pelayanan Publik

Editor: Ary B Prass

SUKOHARJO, KRJOGJA.com- Bupati Sukoharjo Etik Suryani memimpin kegiatan peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Sukoharjo, Kamis (5/8/2021). Pembangunan diharapkan bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2021 mendatang sesuai kontrak kerja. Keberadaan MPP merupakan suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan pelayanan publik.
Etik Suryani mengatakan, masih kurang optimalnya pelayanan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah, maka sangat perlu dilakukan suatu perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik. Salah satunya melalui pembentukan MPP. Pembangunan MPP merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi.
MPP merupakan suatu perjalanan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebelumnya, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Untuk itu saya berharap dengan kehadiran MPP ini nanti dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Sukoharjo,” ujar Etik.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo Abdul Haris Widodo mengatakan, pembangunan MPP resmi dimulai. Pembangunan dilaksanakan oleh PT Pulung Manunggal Abadi dengan nilai kontrak kerja Rp 18,385 miliar.
Pelaksanaan pembangunan MPP selama 153 hari kalender terhitung mulai 28 Juli 2021 hingga 27 Desember 2021.
Pada pelaksanaan pembangunan MPP juga dilibatkan konsultan perencanaan dari PT Andaru Koncer Jagat dengan nilai kontrak kerja Rp 760,6 juta. ikut dilibatkan juga dalam proses pembangunan dikawal oleh tim asistensi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo.
“Pembangunan diharapkan selesai kontrak kerja akhir tahun 2021 selesai. Pelaksanaan pembangunan MPP selama 153 hari kalender terhitung mulai 28 Juli 2021 hingga 27 Desember 2021,” ujarnya.
Abdul Haris Widodo, mengatakan, proses lelang dan penandatanganan kontrak kerja sudah selesai dilakukan. Hasil lelang diketahui pemenangnya PT Pulung Manunggal Abadi dengan nilai Rp 18.385.210.000. Sedangkan pagu anggaran pembangunan gedung tersebut sebesar Rp 22.950.000.000.
Usai lelang selesai maka dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja. Untuk Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) efektif mulai 28 Juli 2021 dan ditarget selesai pada 27 Desember 2021. Dalam jangka waktu yang dimiliki Pemkab Sukoharjo diharapkan bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan proyek pembangunan MPP.
“Pemkab Sukoharjo berharap pembangunan bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak kerja dan fisik bangunan MPP dapat selesai akhir tahun ini,” lanjut Abdul.
Tanah yang dipakai untuk gedung MPP yakni bekas tiga kantor dinas milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kantor Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DPPKBP3A) Sukoharjo.
Terkait dengan MPP, Haris menjelaskan, Pemkab Sukoharjo membangun MPP sebagai tempat pusat melayani masyarakat. Keberadaan sangat penting karena semua pelayanan masyarakat ditempatkan jadi satu dalam gedung. Hal ini akan mempercepat pelayanan pada masyarakat sekaligus lebih efisien kerja bagi petugas.
“Semua kantor dinas berkaitan dengan pelayanan publik akan dijadikan dalam satu tempat atau gedung di mal pelayanan,” lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo sudah merumuskan siapa saja organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan masuk ke dalam gedung mal pelayanan. Selain itu juga ada beberapa instansi, BUMN dan bank ikut menempati gedung mal pelayanan. Sebab banyak bidang berkaitan pelayanan akan melayani masyarakat dalam satu gedung di mal pelayanan.
“OPD yang masuk menempati mal pelayanan tidak hanya DPMPTSP saja, tapi juga OPD lain seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan lainnya. Termasuk nanti Pemkab Sukoharjo akan mengajak pelayanan ditingkat provinsi ikut masuk berkantor di mal pelayanan,” lanjutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, mengatakan, MPP menjadi salah satu program unggulan pembangunan masuk prioritas Pemkab Sukoharjo tahun ini. Persiapan terus dilakukan bersama untuk mematangkan proyek dan diharapkan pembangunan segera bisa direalisasikan.
Pemkab Sukoharjo menganggap sangat penting keberadaan MPP sebagai usaha percepatan melayani masyarakat. Karena itu nantinya Mall Pelayanan Publik ditarget selesai dibangun tahun ini dan bisa segera digunakan.
Widodo mengatakan, ada banyak instansi atau lembaga yang akan menempati mal pelayanan. Total ada sekitar 25 instansi akan berkantor memberikan pelayanan pada masyarakat.
“Instansi itu sudah menyatakan kesanggupannya berkantor di MPP nanti. Tujuannya untuk percepatan pelayanan masyarakat. Mereka seperti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sukoharjo dan instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, Satlantas Polres Sukoharjo dan lainnya,” lanjutnya.
Widodo menegaskan, MPP nanti tidak hanya bersifat cepat saja, namun juga akuntabel dan transparan. Sebab masing-masing instansi saling terkait dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu juga mempermudah masyarakat karena berada dalam satu bangunan gedung.
“Masyarakat atau pemohon tidak perlu lagi kesana kemari mengurus hal tertentu sehingga melelahkan dan butuh waktu lama. Nanti cukup dalam satu gedung di MPP semua akan terlayani. Ini program unggulan Pemkab Sukoharjo demi pelayanan pada masyarakat,” lanjutnya.

Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa mengatakan, pelayanan terintegrasi sudah menjadi hal wajar dalam pemerintahan sekarang. Pemerintah pusat sendiri sudah menerapkan kebijakan tersebut dan diteruskan ke daerah.

“Seperti halnya di gedung Menara Wijaya Pemkab Sukoharjo dimana sebelumnya kantor OPD terpisah maka sekarang berada dalam satu gedung. Sama nanti di MPP akan terintegrasi dan mempermudah dan mempercepat pelayanan pada masyarakat,” ujarnya.

Letak MPP yang masih berada di lingkungan Pemkab Sukoharjo juga akan mempermudah masyarakat. Sebab mereka cukup mengakses satu tempat saja dan tidak perlu pergi jauh. “Pelayanan nanti termasuk juga akan mempermudah bagi masyarakat semisal dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Ada petugas yang akan membantu mempermudah pelayanan pada mereka karena menjadi bagian dari program pemerintah daerah,” lanjutnya. (Mam)  

 

BERITA REKOMENDASI