Muncul Aturan Baru, Lelang 14 Paket Pengerjaan Jalan Mundur

Bowo Sutopo Dwi Atmojo menambahkan, DPUPR Sukoharjo meminta pada pemerintah desa untuk mengidentifikasi kerusakan jalan dan status pengelolaan atau kewenangan agar bisa segera dilakukan perbaikan. Pemerintah desa juga diminta aktif membantu perbaikan kerusakan jalan yang menjadi kewenangannya karena sudah memiliki sumber anggaran besar bantuan pemerintah pusat melalui dana desa setiap tahun. Perbaikan jalan dilakukan demi penyediaan fasilitas umum pada masyarakat.

Identifikasi kerusakan dan perbaikan jalan tidak hanya menjadi tugas Pemkab Sukoharjo melalui DPUPR saja, melainkan juga harus dibantu dari pemerintah desa. Sebab pengelolaan di setiap jalan berbeda disesuaikan dengan kewenangan masing masing. Selain itu sebaran jalan mulai dari tengah kota hingga pelosok pedesaan membuat DPUPR Sukoharjo sulit melakukan pengawasan sendiri. Karena itu perlu mendapat bantuan dari pemerintah ditingkat paling bawah yakni desa.

Identifikasi dan perbaikan jalan rusak sekarang juga perlu dibantu pemerintah desa setelah adanya bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut berupa dana desa yang diberikan setiap tahun kepada pemerintah desa. Nominal yang diberikan sangat besar dan bervariasi di masing masing desa berbeda.

Keberadaan dana desa sangat penting dan membantu baik bagi pemerintah desa dan Pemkab Sukoharjo. Sebab dengan dana desa pihak pemerintah desa bisa melakukan perbaikan infrastruktur salah satunya jalan.

“Perlu kerjasama baik antara Pemkab Sukoharjo dengan pemerintah desa. Kami minta pemerintah desa untuk mengidentifikasi kerusakan jalan dan status pengelolaan atau kewenangan agar bisa segera dilakukan perbaikan karena sudah ada dana desa. Sebab selama ini orang tahunya kalau jalan rusak yang memperbaiki Pemkab Sukoharjo. Padahal masing masing jalan sudah ada pengelola atau pemilik kewenangan perbaikan,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI