Muncul Aturan Baru, Lelang 14 Paket Pengerjaan Jalan Mundur

Perbaikan jalan yang dilakukan menjadi bagian dari penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat. Apabila kondisi jalan rusak maka dikatakan Bowo akan muncul keluhan dan kesan buruk dari masyarakat. Padahal perbaikan kerusakan jalan tersebut bisa dilakukan pihak pemerintah desa.

“Ada 150 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Dengan kondisi jalan tersebar hingga pelosok desa maka harus dibantu pemerintah desa. Masyarakat berhak mendapat fasilitas jalan dalam kondisi baik untuk akses transportasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa,” lanjutnya.

Bowo mengatakan, perbaikan jalan rusak juga akan diminta DPUPR Sukoharjo kepada masing masing pengelola atau pemilik kewenangan. Salah satunya yakni jalan rusak di Underpass Makamhaji, Kartasura dimana masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perbaikan sudah dilakukan dan sekarang dapat digunakan masyarakat.

“Apabila ada jalan provinsi rusak maka kami juga akan meminta pada pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI