Panitia Desa Terima Pendaftaran Bakal Calon Kades

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Panitia pelaksana pemilihan kepala desa (pilkades) desa menerima pendaftaran bakal calon kepala desa mulai 20-27 September. Semua syarat yang ditetapkan dalam pendaftaran wajib dipenuhi.

Pilkades sendiri rencananya akan digelar serentak di 11 desa pada 31 Oktober mendatang.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sukoharjo Setyo Aji Nugroho, Rabu (25/9) mengatakan, proses tahapan pelaksanaan pilkades serentak di 11 desa sudah dimulai dengan pendaftaran bakal calon kepala desa. Pendaftaran dilayani oleh masing masing panitia ditingkat desa. Pemkab Sukoharjo sengaja membentuk kepanitiaan ditingkat desa untuk mempermudah proses kegiatan pendaftaran. 

Selama proses pendaftaran bakal calon kepala desa Pemkab Sukoharjo melakukan pemantauan. Pemdes menerjunkan petugas memantau dengan cara mendatangi langsung kepanitiaan desa. Hal itu dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya kendala di lapangan.

Panitia desa melayani proses pendaftaran bakal calon kepala desa mulai 20-27 September. Semua bakal calon kepala desa yang akan mendaftar maju dalam pilkades wajib mengajukan sendiri. Semua syarat yang ditetapkan juga harus dipenuhi. Salah satu syarat wajib bakal calon kepala desa maju dalam pilkades yakni surat keterangan belum pernah menjabat kepala desa selama tiga periode.

Surat tersebut bisa didapat dengan mengajukan ke Pemdes Pemkab Sukoharjo. Petugas akan mengeluarkan surat keterangan setelah dilakukan pengecekan data bakal calon kepala desa bersangkutan.

"Sejak dibuka hingga sekarang sudah ada 12 bakal calon kepala desa mengajukan surat keterangan belum pernah menjabat kepala desa selama tiga periode. Surat diajukan ke Pemdes Pemkab Sukoharjo," ujarnya. 

Jumlah permintaan pengajuan surat keterangan diperkirakan akan terus bertambah beberapa hari kedepan. Sebab jumlah pendaftar bakal calon kepala desa ditingkat panitia desa sudah sangat banyak. Mereka yang akan maju pilkades tetap wajib mengurus syarat ke Pemdes Pemkab Sukoharjo.

"Surat keterangan tersebut nantinya akan ditandatangani langsung bupati. Setelah menerima surat keterangan maka bakal calon kepala desa itu baru bisa mendaftar ke panitia," lanjutnya.

Pengajuan surat keterangan belum pernah menjabat kepala desa selama tiga periode wajib dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.  Batasan maksimal tiga periode sudah tidak bisa ditawar karena ada ketetapan. 

"Apabila semua tahapan pendaftaran selesai maka dilanjutkan proses berikutnya berupa penelitian berkas dilakukan oleh panitia desa. Pemkab Sukoharjo hanya memantau," lanjutnya.

Pemantauan salah satunya berkaitan dengan jumlah pendaftar bakal calon kepala desa di panitia desa. Dalam hal ini penting mengingat Pemkab Sukoharjo menerapkan batasan pendaftaran maksimal lima orang bakal calon kepala desa. Apabila melebihi ketetapan maka dilakukan seleksi tambahan oleh panitia tingkat kabupaten.

Pemdes Pemkab Sukoharjo memperkirakan ada beberapa desa yang jumlah pendaftar bakal calon kepala desa melebihi batas ketetapan. Hal itu terjadi karena tingginya animo masyarakat untuk mencalonkan diri maju dalam pilkades. Selain itu juga ketatnya persaingan memenangi posisi jabatan kepala desa. 

Sebanyak 11 desa tersebut yakni, Desa Karanganyar dan Desa Jatingarang di Kecamatan Weru, Desa Lengking di Kecamatan Bulu, Desa Jagan dan Desa Mertan di Kecamatan Bendosari, Desa Wonorejo di Kecamatan Polokarto, Desa Triyagan di Kecamatan Mojolaban, Desa Purbayan, Desa Duwet dan Desa Gedongan di Kecamatan Baki, Desa Jati di Kecamatan Gatak.
11 kepala desa tersebut telah menjabat sejak 2013 – 2019. Jabatan mereka akan habis terhitung 9 November mendatang. Karena itu kekosongan nanti akan diisi melalui mekanisme pelaksanaan Pilkades. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI