PDPM Sukoharjo Sikapi Revisi Perda Minuman Beralkohol

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pernyataan sikap dikeluarkan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sukoharjo terkait munculnya pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Salah satunya berkaitan dengan wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Miras.

Ketua PDPM Sukoharjo Eko Pujiatmoko, Jumat (09/06/2017) mengatakan, sesuai peraturan sudah jelas minuman beralkohol menyalahi aturan dan tidak diperbolehkan. Hal itu sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah meminum minuman beralkohol adalah haram. “Berapapun kadarnya minuman beralkohol sesuai dua fatwa tersebut haram dan harus dilarang peredarannya,” ujar Eko Pujiatmoko.

Aturan pendukung lainnya yang menjelaskan larangan peredaran minuman beralkohol yakni Permendag Nomor 20 Tahun 2014 jo Permendag Nomor 06 Tahun 2016. Satu aturan lagi yakni Perda Nomor 7 Tahun 2012 yang baru dilakukan revisi oleh Pemkab dan DPRD Sukoharjo.

PDPM Sukoharjo mempertegas pelarangan minuman beralkohol dengan mengusulkan pembentukan Satgas Anti Miras. Satgas tersebut bertugas melakukan pengawasan secara penuh diseluruh wilayah Sukoharjo.

Dalam Satgas Anti Miras dijelaskan Eko bisa berisi dari berbagai elemen. Mulai dari aparat hukum, petugas dinas maupun masyarakat umum. “Kami juga berharap masyarakat membantu dalam pemantauan dan pemberantasan peredaran minuman beralkohol,” lanjutnya.

Eko menjelaskan, dari informasi yang diterima PDPM Sukoharjo diketahui pembahasan revisi Perda Minuman Beralkohol dibedakan sesuai dengan kadarnya. Seperti golongan A kadar alkohol 20 persen hanya diboleh dijual di hotel bintang tiga, empat, lima dan bar. Minuman tersebut harus disajikan oleh pramuniaga untuk diminum secara langsung ditempat.

Minuman beralkohol lainnya yakni ciu dari proses setengah jadi produk alkohol dilarang untuk diminum. Ketiga bagi setiap orang atau badan dilarang untuk mengkonsumsi, memproduksi, menjual, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, mengirim, mengangkut ciu atau sejenisnya di daerah.

“Pelaku pelanggaran dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI