Pegawai Terlambat Datang, Kinerja di Kelurahan Dipertanyakan

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pelayanan masyarakat di kantor kelurahan dan balai desa diminta lebih dioptimalkan. Sebab dibeberapa tempat sering ditemukan masalah karena keterlambatan petugas datang kerja. Hal itu menjadi catatan Pemkab Sukoharjo sebagai bagian perbaikan kedepan.

Inspektur Sukoharjo Djoko Ipung Poernomo, Selasa (17/9/2019) mengatakan, pelayanan masyarakat dilakukan petugas tidak hanya tersentral di gedung Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo atau  kantor dinas saja. Namun secara menyeluruh sampai ditingkat bawah yakni kantor kelurahan dan balai desa.

Pelayanan masyarakat ditingkat bawah tersebut mendapat pemantauan dari Inspektorat Sukoharjo. Sebab dibeberapa wilayah ada keluhan karena kertelambatan petugas datang kerja. Kondisi tersebut diharapkan segera dilakukan penanganan oleh kepala desa dan lurah setempat.

“Untuk di kantor kelurahan karena pegawainya merupakan aparatur sipil negara (ASN) maka penindakannya lebih tegas disana sudah ada absen sidik jari. Sedangkan di balai desa belum karena absen masih manual. Kami minta pelayanan masyarakat ditempat tersebut lebih dimaksimalkan,” ujarnya.

Pihak kecamatan diminta ikut turun membantu melakukan pemantauan kinerja pegawai di kelurahan dan desa. Sebab pelayanan masyarakat disana tetap harus berjalan dan tidak boleh terganggu.

“Disiplin pegawai sudah ada aturannya. Bagaimana kalau terlambat hingga bolos kerja. Semua sudah ada penindakannya,” lanjutnya.

Kinerja pegawai di kantor kelurahan masih mampu dipantau melalui absen sidik jari. Namun kondisi berbeda terjadi di balai desa karena menggunakan absen manual tanda tangan.

“Kedepan di balai desa sistem absen kami usulkan harus dirubah juga menggunakan sidik jari. Sebab itu menyangkut disiplin pegawai dan pelayanan pada masyarakat,” lanjutnya.

Ipung sebelumnya mengatakan, ada laporan masuk ke Inspektorat Sukoharjo karena melakukan pelanggaran disiplin sering tidak masuk kerja tanpa alasan. Laporan masuk setelah ada temuan dari tim gabungan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) disejumlah OPD. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap ASN bersangkutan. Pemeriksaan pertama dilakukan oleh OPD tempat asal ASN bekerja. Selain itu juga melibatkan sejumlah OPD terkait lainnya. 

Pada pemeriksaan tersebut ASN bersangkutan sudah mengakui kesalahan dan siap bekerja sesuai aturan lagi. Inspektorat kemudian melakukan pemantauan lagi terhadap ASN bersangkutan. Hasilnya diketahui ASN tersebut kembali melakukan pelanggaran lagi dengan sering bolos kerja. 

“Posisi sekarang ada satu ASN di salah satu OPD yang kedapatan sering bolos kerja. Atasan atau kepala OPD bersangkutan kami minta segera menindak. Inspektorat Sukoharjo secara umum juga akan memantau kinerja ASN," lanjutnya.

Aturan yang dipakai Inspektorat Sukoharjo yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau ASN. Ipung menjelaskan, dalam aturan tersebut ASN wajib menaati termasuk pemberian sanksi apabila melakukan pelanggaran.

“Pelanggaran ringan minimal bolos satu kali itu cukup diserahkan ke atasan atau pimpinan OPD. Tapi kalau pelanggaran berat nanti akan ditangani oleh tim gabungan Pemkab Sukoharjo termasuk didalamnya Inspektorat. Sanksi terberat bisa sampai ke pemberhentian," lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI