Pelaporan Pajak, Jadi Catatan Inspektorat

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pelaporan masalah pajak menjadi salah satu catatan pihak Inspektorat Sukoharjo saat melakukan pengawasan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD). Catatan diberikan karena sering ditemukan kekeliruan sehingga wajib dilakukan perbaikan. 

Inspektur Sukoharjo Djoko Ipung Poernomo, Selasa (27/08/2019) mengatakan, pengawasan rutin penggunaan dana desa dan ADD wajib dilakukan Inspektorat Sukoharjo setiap tahun. Dalam kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sukoharjo seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bagian Pemerintahan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Selain itu juga dilibatkan dari aparat penegak hukum seperti Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo. 

Tim gabungan tersebut melakukan pengawasan dengan pemeriksaan sejumlah desa secara acak. Petugas meneliti kelengkapan dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga setelah selesai. Pengecekan secara fisik proyek juga dilakukan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan penggunaan anggaran.

"Meski hanya pelanggaran kecil namun dokumen pajak wajib dipenuhi pihak desa selaku pengguna anggaran penerima bantuan dana desa dan ADD. Kekurangan itu sering kami temukan saat tim gabungan melakukan pengawasan lapangan. Pihak desa kemudian sanggup menenuhinya," ujarnya.

Temuan tersebut lebih disebabkan karena faktor ketelodoran perangkat desa dalam membuat penyusunan dokumen kelengkapan penggunaan dana desa dan ADD. Inspektorat Sukoharjo sudah menindaklanjutinya dengan memberikan teguran pada pihak desa. 

Inspektorat Sukoharjo juga membuka diri menerima laporan dari masyarakat mengenai penggunaan dana desa dan ADD di wilayah masing masing. Informasi sekecil apapun nantinya akan langsung ditindaklanjuti petugas.

"Silahkan masyarakat memberikan informasi apapun soal penggunaan dana desa dan ADD. Sepanjang itu benar dan ada bukti maka akan kami tindaklanjuti. Tapi dalam laporan ke petugas jangan sampai membuat fitnah, hoax dan sebagainya yang bisa memperkeruh suasana atau kepentingan pribadi," lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI