Pembatalan Lima PPK, KPU Sukoharjo Keluarkan Tiga Sikap

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo mengeluarkan tiga sikap berkaitan dengan keputusan sidang Bawaslu Sukoharjo tentang pembatalan Surat Keputusan (SK) pengangkatan lima orang panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan segera melakukan penambahan. Keputusan akan diambil secepatnya mengingat mepetnya waktu serta sudah berjalannya sejumlah tahapan pemilu 2019.

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda, Selasa (18/12/2018) mengatakan, tiga sikap KPU Sukoharjo yakni, Pertama KPU Sukoharjo melakukan pencermatan salinan putusan dan memberikan beberapa catatan untuk dikonsultasikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Konsultasi diperlukan salah satunya sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan bagi KPU Sukoharjo mengingat mereka menginduk di bawah KPU Provinsi Jawa Tengah.

Sikap kedua, KPU Sukoharjo menggelar rapat pleno tertutup menindaklanjuti putusan dari Bawaslu Sukoharjo.  Ketiga, KPU Sukoharjo mengambil langkah bijaksana dengan mempertimbangkan sisa waktu tahapan yang mepet agar semua tahapan bisa terlaksana dengan baik dan lancar.

KPU Sukoharjo sampai sekarang masih melakukan sejumlah pertimbangan dan belum mengambil keputusan. Meski begitu putusan final tetap akan dilaksanakan secapatnya mengingat sejumlah tahapan pemilu 2019 sudah dilaksanakan.

"Secepatnya KPU Sukoharjo akan mengambil langkah berkaitan dengan putusan Bawaslu Sukoharjo soal PPK," ujarnya.

Bawaslu Sukoharjo dalam putusan sidang sebelumnya memutuskan melakukan pencabutan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) pengangkatan lima orang PPK pemilu 2019. Alasanya karena dalam proses rekrutmen terjadi masalah. Posisi jabatan kelima PPK harus segera diisi oleh KPU Sukoharjo secepatnya.

Setelah munculnya SK pembatalan dari Bawaslu Sukoharjo tersebut maka secara otomatis membuat kelima PPK sudah tidak aktif lagi. Karena itu untuk kekosongan harus segera diisi agar tahapan persiapan pelaksanaan pemilu 2019 tetap bisa berjalan lancar.

"Posisi PPK sangat penting untuk sebuah kelancaran pelaksanaan pemilu 2019. Tapi soal akan diganti atau bagaimana kami masih persiapan internal," lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI