Pembebasan Lahan Pembangunan JLT Capai 342 Bidang Tanah

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Prosentase pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) mencapai 84,95 persen. Bidang lahan yang sudah dibebaskan sejak tahun 2020 dan 2021 sebanyak 342 bidang tanah dari total 392 bidang tanah.

Sedangkan dari sisi anggaran telah dibayarkan sebesar Rp 101.096.213.217 dari total dana disediakan Rp 119.000.000.000. Masih ada 50 bidang tanah yang belum dibebaskan dan segera diselesaikan secepatnya tuntas hingga akhir tahun 2020.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo dan Kasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Burhan Surya Aji sebanyak 50 bidang tanah tersebut ditarget DPUPR Sukoharjo akan diselesaikan pembebasannya secepatnya. Pemkab Sukoharjo berencana program pembebasan lahan selesai hingga akhir tahun 2020 dan pembangunan JLT direncanakan direalisasikan tahun 2021 mendatang.

Tanah yang dibebaskan untuk pembangunan JLT terdiri dari tanah kas desa, wakaf, tanah warga dan lainnya. Berkas administrasi yang telah lengkap maka akan ditindaklanjuti DPUPR Sukoharjo dengan membayarkan uang pembebasan lahan. Namun apabila syarat belum lengkap maka pemilik tanah wajib melengkapi lebih dulu.

“Ada pemilik tanah yang berada di luar pulau Jawa. Pergi merantau ke Kalimantan dan terus kami komunikasikan dan lacak anggota keluarganya di Sukoharjo sini. Berkas harus dilengkapi baru pembayaran pembebasan lahan bisa dilakukan. Apabila tidak maka dilakukan sistem konsinyasi dimana uang ganti rugi akan dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN),” ujarnya.

Sebanyak 50 bidang tanah yang belum dibebaskan tersebut memiliki beberapa kendala salah satunya karena pemilik tanah menolak lahannya digunakan sebagai lokasi pembangunan JLT. Selain itu ada juga status tanah milik pemerintah desa.

Sesuai aturan apabila tanah berstatus milik pemerintah desa atau kas desa maka prosesnya sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelepasan Aset Desa harus mendapat persetujuan gubernur. DPUPR Sukoharjo dan pemerintah desa terkait sedang mengurus proses tersebut.

“Dari total 50 bidang tanah yang belum dibebaskan ada sekitar 20 bidang tanah milik pemerintah desa atau kas desa tersebar di lima desa dan semuanya masih menunggu persetujuan gubernur,” lanjutnya.

Sebanyak 20 bidang tanah kas desa kemungkinan akan menerima persetujuan gubernur dalam waktu bersamaan. Sebab proses pengajuannya juga sama dan sedang berjalan sekarang. DPUPR Sukoharjo sekarang terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah terkait proses tersebut.

“Pada rencana pembangunan JLT sebenarnya ada 481 bidang tanah. Tapi tidak semua mendapat uang ganti rugi. Pembebasan tanah yang dapat ganti rugi hanya 392 bidang. Sisanya ada 90 bidang tanah berupa saluran dan jalan,” lanjutnya.

Bowo Sutopo Dwi Atmojo, mengatakan, secara teknis ada sebanyak 481 bidang tanah terdampak proyek pembangunan JLT. Tanah tersebut status milik warga, kas desa, jalan dan bidang lainnya seperti milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Khusus untuk tanah milik BBWSBS tersebut berupa tanggul, talud atau aliran sungai.

Dilihat dari letak tanah terkena proyek pembangunan JLT berada di lima desa di dua kecamatan. Rinciannya, di Desa Plesan dan Desa Celep, Kecamatan Nguter. Sedangkan tiga desa lainnya di Desa Manisharjo, Desa Mojorejo dan Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari.

Total panjang jalan sekitar 5,9 kilometer dan lebar jalan 19 meter. Namun pada beberapa titik lebar jalan mencapai hingga kisaran 20-24 meter karena berada di tebing atau bidang miring. (Mam)

BERITA REKOMENDASI