Pembebasan Tanah JLT, Pemkab Sukoharjo Libatkan Tim Appraisal

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Proses rencana pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) terus dimatangkan Pemkab Sukoharjo. Tahapan yang dilakukan sekarang yakni pengukuran dan penghitungan taksiran harga tanah terdampak bangunan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan tim appraisal. Pelibatan dilakukan menyesuaikan aturan pemerintah sekaligus prinsip transparansi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa, Rabu (11/4/2018) mengatakan, Pemkab Sukoharjo sangat serius merealisasikan proyek JLT. Sebab jalan tersebut menjadi jalur alternatif khususnya kendaraan besar untuk mengurangi kemacetan di tengah kota Sukoharjo.

JLT rencananya dibangun melintasi wilayah Kecamatan Nguter, Bendosari sampai ke Mojolaban. JLT akan terhubung ke flyover di Palur, Karanganyar.

Persiapan yang dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo sekarang yakni berkaitan dengan pembebasan tanah. Kegiatan tersebut melibatkan tim appraisal resmi dengan dibuktikan kepemilikan sertifikat. Tim tersebut sengaja dilibatkan sebagai bagian dari pemenuhan aturan.

“Tim appraisal ini memiliki peran sangat penting dalam kelancaran proyek pembangunan JLT. Salah satunya berkaitan dengan penghitungan taksiran harga tanah,” ujar Agus Santosa.

Taksiran sangat penting untuk mementukan anggaran yang disediakan untuk pelunasan pembebasan tanah. Pemkab Sukoharjo berharap dalam proses pembangunan JLT berjalan lancar setelah seluruh kebutuhan tanah terpenuhi.

“Selain taksiran harga juga akan dilakukan pengukuran tanah terdampak sesuai kebutuhan pembangunan JLT. Dalam seluruh proses berkaitan tanah Pemkab Sukoharjo juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN),” lanjutnya.

Agus Santosa menjelaskan, tanah yang terdampak pembangunan JLT juga akan dipetakan sesuai dengan kepemilikannya yakni milik pribadi atau perseorangan, yayasan dan wakaf. Khusus untuk tanah milik pribadi atau perseorangan dikatakan Agus Santosa prosesnya lebih mudah karena tinggal memberikan uang pengganti, namun untuk tanah wakaf atau yayasan perlu dilakukan musyawarah lebih lanjut apakah cukup mengganti dengan uang atau harus mencari tanah pengganti.

“Soal dana untuk pembangunan JLT bisa dicarikan dari sumber anggaran Pemkab Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan pusat. Tapi secara prinsip pemerintah berharap proses pembebasan tanah lebih dulu diselesaikan,” lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI