Pemekaran Disetujui DPRD, Wilayah di Boyolali Bertambah Tiga Kecamatan

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Pemekaran wilayah kecatamatan di Boyolali, dari semula 19 menjadi 22 Kecamatan, secara resmi telah disetujui DPRD Boyolali melalui penandatanganan persetujuan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah saat sidang Paripurna, Senin (4/1/2019). Perda tersebut disusun tahun lalu seiring rencana proses pemekaran, namun persetujuannya ditunda menunggu ketetapan dari Kementerian Dalam Negri terkait proses pemekaran.

Diinformasikan, wilayah kecamatan yang dimekarkan yakni Kecamatan Ampel dimekarkan jadi dua, menjadi Ampel dan Gladagsari. Kecamatan Musuk dipecah jadi Musuk dan Tamansari. Dan kecamatan Wonosegoro dipecah jadi Wonosamodro dan Wonosegoro. 

Kabag Organisasi Setda Boyolali, Arief Wardiyanta menjelaskan, dengan persetujuan tersebut, pihaknya akan langsung mengirim draft ke bagian hukum Pemprov Jateng untuk mendapat nomor registrasi sehingga bisa secepatnya menjadi dasar hukum untuk pengisian struktur organisasi di wilayah kecamatan yang baru. Segera setelah pelantikan, ia berharap aktivitas pemerintahan di wilayah kecamatan baru bisa berjalan efektif sebab kebutuhan operasional sudah disiapkan sebaik mungkin. 

"Kita harapkan bulan ini sudah melantik camat untuk wilayah kecamatan yang baru," katanya. 

Menurutnya, proses pemekaran ini berlangsung cepat dan efektif. Sebab sejak proses awal pemekaran sejak Januari 2018 lalu, dimulai dengan penyampaian aspirasi masyarakat hingga penyusunan landasan hukum, dalam satu tahun prosesnya bisa selesai setelah keluarnya rekomendasi dan persetujuan dari Kemendagri. 

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi, yakni fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Fraksi Amanat Bangsa, langsung memberikan persetujuan. 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Boyolali, Agus Ali Rosidi menjelaskan, meski telah disusun sejak tahun lalu, persetujuan Ranperda baru disetujui, sebab menunggu terbitnya kodifikasi dan tipologi wilayah kecamatan baru dari Kemendagri. 

"Setelah ini, kami berharap pemekaran ini akan mendorong kemajuan masyarakat. Pelayanan publik di wilayah baru nanti pun harus maksimal,"

Ribut Budi Santoso dari Fraksi PDIP mengatakan, pemekaran ini akan mempercepat pembangunan di daerah serta meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemekaran juga akan mendorong tumbuhnya kantong-kantong perekonomian baru yang akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Akan ada banyak titik dan pusat keramaian baru di wilayah kecamatan yang baru," pungkasnya. (Gal)

BERITA REKOMENDASI