Pemkab Sukoharjo Ajukan Lima Raperda

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diajukan Pemkab Sukoharjo. Pengajuan secara resmi dilakukan setelah Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya membacakan nota pangantar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Jumat (06/12/2019).

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, lima Raperda tersebut yakni, Raperda tentang Perkoperasian, Raperda tentang Jasa Konstruksi, Raperda tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

Pemkab Sukoharjo secara resmi sudah mengajukan nota pengantar terhadap kelima Raperda, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD Sukoharjo. Wardoyo Wijaya menjelaskan, Raperda tentang Perkorperasian diajukan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat.

Selain itu keberadaan koperasi juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja yang berlandaskan asas demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan peran masyarakat di bidang perkoperasian sebagai pelaku utama pembangunan, maka Pemerintah Daerah berkewaiban mengarahkan, membimbing dan melindungi serta menumbuhkembangkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di sektor koperasi.

Selanjutnya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan bagi perkoperasian di Kabupaten Sukoharjo, maka pemerintah daerah perlu menyusun regulasi tentang perkoperasian. “Raperda tentang Jasa Konstruksi diajukan karena jasa konstruksi merupakan kegiatan sosial ekonomi yang berperan penting dan straregis dalam pembangunan di daerah,” ujarnya.

Sektor jasa konstruksi berkontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang diikuti dengan peningkatan usaha ekonomi dan interaksi sosial warga. Keberadaan sektor jasa konstruksi diharapkan dapat mewujudkan pencapaian berbagai sasaran guna menunjang pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan terkait jasa konstruksi meliputi, penyelenggaraan pelatihan tenaga konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha nasional dan pengawasan tertib usaha bidang jasa konstruksi.

Pemkab Sukoharjo juga mengajukan pembahasan dengan DPRD Sukoharjo Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan. Bupati menjelaskan, secara garis besar Raperda ini mengatur hal hal seperti pembentukan, tempat kedudukan, tujuan dan usaha, modal, tata cara penyertaan modal, organ perumda percada, pendanaan seleksi, satuan pengawas intern, kepegawaian, dana pensiun, rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, stansar operasional prosedur, tata kelola dan pengadaan barang dan jasa. (Mam)

BERITA REKOMENDASI