Pemkab Sukoharjo Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan ADD

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGA.com – Penggunaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) mendapat evaluasi dari Pemkab Sukoharjo. Hasilnya pelaksanaan penggunaan dana cukup baik. Sedangkan dilihat dari sisi alokasi anggaran maka setiap tahun terus mengalami kenaikan. Diharapkan keberadaan dana desa dan ADD dapat membantu meningkatkan kehidupan di desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Sukoharjo YC Sriyana, Rabu (19/12/2018) mengatakan, evaluasi menjadi agenda rutin tahunan untuk melihat penggunaan dana desa dan ADD di masing masing desa penerima bantuan. Pemkab Sukoharjo akan melihat efektifitas dana yang diberikan baik bersumber pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap desa tersebut.

Dijelaskan, YC Sriyana, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN atau pemerintah pusat. Sedangkan ADD diberikan oleh Pemkab Sukoharjo atau pemerintah daerah kepada desa. Alokasi dana yang diberikan baik dana desa dan ADD dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa setiap tahun tidak sama. Nominal yang diberikan mengalami kenaikan disesuaikan dengan ketentuan berlaku.

Hasil evaluasi yang dilakukan Pemkab Sukoharjo diketahui dari sisi kualitas dan kuantitas pelaksanaan penggunaan ADD dan dana desa cukup baik. Hal itu diketahui dari laporan desa disetiap penggunaan dana.

Evaluasi lain dari Pemkab Sukoharjo berkaitan dengan alokasi anggaran yang terus mengalami kenaikan setiap tahun. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Sukoharjo diketahui alokasi dana desa yang diterima Pemkab Sukoharjo dari pemerintah pusat sebesar Rp 45 miliar pada tahun 2015. Namun nominal tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp 126 miliar pada tahun 2018. Bahkan nominal tersebut diperkirakan terus mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp 146 miliar.

“Dana desa dan ADD diberikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jadi dana bantuan yang diberikan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk desa,” ujarnya.

Pemkab Sukoharjo sengaja melakukan evaluasi penggunaan dana desa dan ADD yakni untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan sekaligus pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya untuk mengevaluasi diri seberapa jauh desa bisa menjalankan amanat yang dibebankan berkaitan dengan pengelolaan dana. Dengan demikian maka desa dapat melakukan pemetaan permasalahan permasalahan yang ada. Harapannya dikemudian hari tidak timbul permasalahan dan kehidupan di desa bisa menjadi lebih baik.

“Harapannya makin hari kedepan pelaksanaan penggunaan dana desa dan ADD bisa berjalan semakin baik. Desa bisa mandiri dan juga tidak kalah penting meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana desa dan ADD,” lanjutnya.

Prinsip kehati-hatian wajib dilaksanakan pihak desa sekali pengguna dana desa dan ADD untuk menghindari masalah khususnya berkaitan dengan jerat hukum. Sebab sekecil apapun dana desa dan ADD harus digunakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Mam)

BERITA REKOMENDASI