Pemkab Sukoharjo Luncurkan Program Subsidi Bunga Pinjaman

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo meluncurkan secara resmi program subsidi bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada sektor usaha rakyat terdampak pandemi virus Corona. Total alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 6,420 miliar.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, pandemi virus Corona telah menghantam berbagai sendi perekonomian. Pelaku UMKM menjadi salah satu subsektor yang terdampak dan harus mendapat perhatian serius karena peran utamanya dalam menopang perekonomian daerah.

Salah satu upaya menyelamatkan para pelaku UMKM serta dalam rangka pemulihan perekonomian daerah, Pemkab Sukoharjo telah membuat satu skema kebijakan dengan memberikan subsidi bunga bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Ini merupakan bentuk perwujudan dari misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode 2021-2026 yaitu memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi.

Kebijakan pemberian subsidi bunga diberikan kepada pelaku UMKM penduduk Sukoharjo yang terdampak pandemi virus Corona yang mempunyai pinjaman maksimal Rp 15.000.000 di perbankan dan pegadaian di Kabupaten Sukoharjo.

Guna merealisasikan program tersebut Pemkab Sukoharjo pada tahun anggaran 2021 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,420 miliar. Sebelum diluncurkan, Pemkab Sukoharjo telah melaksanakan sosialisasi program subsidi bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur kredit di Kabupaten Sukoharjo sebagai penyalur subsidi bunga kepada debitur atau pelaku UMKM pemanfaat kredit.

“Besarnya subsidi bunga adalah sebesar 50 persen dari bunga yang ditetapkan perbankan atau pegadaian,” ujarnya saat meluncurkan secara resmi program subsidi bunga pinjaman pelaku UMKM di auditorium lantai 10 Gedung Menara Wijaya Pemkab Sukoharjo, Kamis (29/04/2021).

Etik Suryani melanjutkan, adapun untuk pencairan subsidi bunga tahap pertama periode bulan Januari sampai dengan Maret 2021 sebesar Rp 166.239.636 kepada 1.453 pelaku UMKM dan disalurkan oleh lembaga keuangan penyalur kredit sebanyak 18 lembaga terdiri dari 2 BUMN, 4 BUMD, dan 12 Badan Usaha Milik Swasta.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Eko Yunianto mengatakan, Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Sukoharjo tertanggal 27 Januari 2020 dan dikukuhkan 11 Maret 2020. TPAKD adalah milik pemerintah daerah bersama-sama Lembaga Jasa Keuangan di daerah.

TPAKD ini berfungsi untuk menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan dengan seluruh stakeholder terkait. Dalam rangka mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. (Mam)

BERITA REKOMENDASI