Pemkab Sukoharjo Segera Hapus Bagian Pemdes

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo akan menghapus Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) dan menggabungkannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selain itu juga segera membentuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo. Rencana tersebut akan direalisasikan maksimal hingga akhir Desember 2019 mendatang.

Kabag Organisasi Pemkab Sukoharjo Joko Purwanto, Selasa (08/10/2019) mengatakan, dasar rencana penghapusan dan pembentukan bagian disesuaikan Pemkab Sukoharjo dengan adanya Permendagri Nomor 56 Tahun 20019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam aturan tersebut sudah dijelaskan mengenai penyesuaian bagian di masing masing pemerintah. Pemerintah pusat menarget pemberlakukan dilakukan paling lambat hingga akhir Desember 2019.

Pemkab Sukoharjo merupakan tipe B sesuai aturan hanya dibatasi maksimal memiliki sembilan bagian. Hal itu sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 20019  dan membuat Pemkab Sukoharjo mengambil kebijakan berupa penghapusan dan pembentukan baru.

“Untuk penghapusan dilakukan pada Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) dan menggabungkannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sedangkan pembentukan dilakukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo,” ujarnya.

Rencana pembentukan dan penghapusan satu bagian sudah final dilakukan Pemkab Sukoharjo. Persiapan sudah dilakukan dengan masing masing bagian bersangkutan. Selain itu juga penataan pegawai yang akan bertugas di bagian tersebut.

Pada tahun 2019 ini Pemkab Sukoharjo sejak awal serius melakukan pembentukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo. Namun karena ada pembatasan jumlah bagian sesuai aturan Kemendagri maka Pemkab Sukoharjo harus mengambil resiko berupa penghapusan.

“Nanti sifatnya hanya penyesuaian saja. Untuk bagian lainnya semuanya sudah mengakomodir. Seperti Bagian Perekonomian, beberapa nama subag mengalami perubahan, begitu juga di Bagian Humas dan Protokol juga ada perubahan,” lanjutnya.

Sebelumnya Pemkab Sukoharjo sudah memiliki Unit Layanan Pengadaan atau ULP. Namun nantinya akan berubah menjadi bagian sendiri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Agus Santosa mengatakan, benar ada rencana Pemkab Sukoharjo melakukan penyesuaian bagian sesuai dengan aturan baru Kemendagri. Pemkab Sukoharjo mengambil kebijakan dengan penghapusan Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) dan menggabungkannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Posisi bagian yang dihapus tersebut kemudian digantikan oleh Pemkab Sukoharjo dengan membentuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo. (Mam)

BERITA REKOMENDASI