Pemkab Sukoharjo Siap Bayar Kenaikan Premi PBI BPJS Kesehatan

SUKOHARJO (KRjogja.com)

Pemkab Sukoharjo menjamin kebutuhan anggaran membayar kenaikan premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahun depan. Dana yang disediakan sebesar Rp 3.261.594.000 melalui APBD 2020 untuk 77.657 peserta selama sepuluh bulan atau terhitung Januari-Oktober 2020. Sedangkan pemenuhan dua bulan tersisa November-Desember akan disediakan melalui APBD Perubahan 2020. Masyarakat diminta tenang karena pelayanan kesehatan sudah terpenuhi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo Yunia Wahdiyati, Minggu (22/12) mengatakan, kenaikan premi PBI BPJS Kesehatan tahun 2020 mendatang sepenuhnya sudah ditangani Pemkab Sukoharjo dengan menjamin pemenuhan kebutuhan anggaran. Dana yang disediakan sebesar 3.261.594.000 melalui APBD 2020 untuk 77.657 peserta. Artinya masyarakat khususnya peserta PBI BPJS Kesehatan tidak perlu resah dengan kenaikan premi karena sudah ditanggung Pemkab Sukoharjo.
Anggaran yang disediakan Pemkab Sukoharjo untuk membayar premi PBI BPJS Kesehatan terhitung Januari-Oktober 2020 atau selama sepuluh bulan. Dana tersebut disediakan secara bertahap dan tidak langsung utuh setahun atau 12 bulan. Sebab sisa dua bulan berikutnya November-Desember baru akan disediakan melalui APBD Perubahan 2020.
"Pemkab Sukoharjo menyediakan anggaran untuk membayar 77.657 peserta PBI BPJS Kesehatan selama satu tahun kedepan di tahun 2020. Anggaran yang disediakan sekarang melalui APBD 2020 sebesar 3.261.594.000 untuk sepuluh bulan. Sedangkan sisanya dua bulan akan disediakan melalui APBD Perubahan 2020," ujarnya.
Pemenuhan pelayanan BPJS Kesehatan tidak hanya bersumber keuangan Pemkab Sukoharjo saja, melainkan juga bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pusat. Sebab total kuota yang diterima Pemkab Sukoharjo sebanyak 86.005 peserta.
Kenaikan premi BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut harus ditaati oleh semua daerah termasuk peserta BPJS Kesehatan.

Yunia menjelaskan, Perpres tersebut membuat kenaikan premi BPJS berlaku untuk semua sumber penerima baik peserta bukan penerima upah (PBPU), peserta bukan pekerja, dan PBI dari anggaran APBD dan APBN. 
Premi PBI sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp 42.000 per bulan dari sebelumnya Rp 23.000 per bulan atau naik Rp 19.000 per bulan berlaku sejak 1 Agustus 2019 lalu. Dalam proses pembayarannya PBI bersumber dari anggaran APBD masih mendapat bantuan dari pemerintah pusat dengan melakukan pembayaran selisih kenaikan sebesar Rp 19.000 per bulan terhitung Agustus-Desember 2019.
Pada pelaksanaan program BPJS Kesehatan program PBI bersumber dari APBD menaikan jumlah kepesertaan sebanyak 2.000 jiwa pada tahun 2020 mendatang. Apabila sebelumnya pada tahun 2019 jumlah peserta hanya ada 84.005 peserta maka tahun 2020 naik menjadi 86.005 peserta.
Dengan penambahan tersebut diharapkan tidak ada warga miskin tercecer tidak masuk dalam program BPJS Kesehatan PBI. Harapannya semua dapat terkaver mendapat pelayanan program pengobatan gratis. (Mam)
 

BERITA REKOMENDASI