Pemkab Sukoharjo Siapkan Anggaran BPJS PBI

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo mulai mempersiapkan kebutuhan anggaran untuk memenuhi pembayaran premi BPJS Kesehatan program penerima bantuan iuran (PBI) terhadap sekitar 86.006 jiwa. Total anggaran yang harus disiapkan sebesar Rp 3.612.210.000 per bulan atau Rp 43.346.500.000 per tahun. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi dan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo Yunia Wahdiyati, Kamis (31/10) mengatakan, kebutuhan anggaran untuk membayar premi BPJS Kesehatan program PBI tahun 2020 mendatang sangat besar. Kebutuhan anggaran tersebut sepenuhnya menjadi beban Pemkab Sukoharjo. Pada tahun depan semua pembayaran diserahkan oleh pemerintah pusat ke masing masing daerah.

Besarnya kebutuhan anggaran membuat DKK Sukoharjo mulai melakukan persiapan pemenuhan. Pengajuan dilakukan ke Pemkab Sukoharjo agar kebutuhan dapat terpenuhi. Disisi lain juga mencari sumber anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan soal kenaikan premi BPJS Kesehatan termasuk tanggungan pemenuhan kebutuhan pembayaran program PBI diserahkan ke pemerintah daerah. DKK Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sukoharjo mencari sumber pemenuhan kebutuhan anggaran," ujarnya.

Kenaikan premi BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut harus ditaati oleh semua daerah termasuk peserta BPJS Kesehatan.

Yunia menjelaskan, Perpres tersebut membuat kenaikan premi BPJS berlaku untuk semua sumber penerima baik peserta bukan penerima upah (PBPU), peserta bukan pekerja, dan PBI dari anggaran APBD dan APBN.

Premi PBI sekarang mengalami kenaikan menjadi Rp 42.000 per bulan dari sebelumnya Rp 23.000 per bulan atau naik Rp 19.000 per bulan berlaku sejak 1 Agustus 2019 lalu. Dalam proses pembayarannya PBI bersumber dari anggaran APBD masih mendapat bantuan dari pemerintah pusat dengan melakukan pembayaran selisih kenaikan sebesar Rp 19.000 per bulan terhitung Agustus-Desember 2019.

Pembayaran premi BPJS Kesehatan program PBI nantinya akan ditanggung oleh Pemkab Sukoharjo terhitung 1 Januari 2020.  Pemenuhan kebutuhan tersebut sudah mulai dipersiapkan sejak sekarang.

"Pemkab Sukoharjo sedang melakukan perhitungan dana dan akan memenuhi kebutuhan anggaran pembayaran BPJS Kesehatan program PBI," lanjutnya.

Pada pelaksanaan program BPJS Kesehatan program PBI bersumber dari APBD menaikan jumlah kepesertaan sebanyak 2.000 jiwa pada tahun 2020 mendatang. Apabila sebelumnya pada tahun 2019 jumlah peserta hanya ada 84.005 jiwa maka tahun 2020 naik menjadi 86.005 jiwa.

Dengan penambahan tersebut diharapkan tidak ada warga miskin tercecer tidak masuk dalam program BPJS Kesehatan PBI. Harapannya semua dapat terkaver mendapat pelayanan program pengobatan gratis.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, mengatakan, Pemkab Sukoharjo masih menjalankan program pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan membagikan KIS PBI JKN. Penerima di masing masing kecamatan jumlahnya berbeda. Kartu didistribusikan dan diberikan langsung ke warga miskin penerima.

“Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu tetap jalan terus. Pemkab Sukoharjo telah membagikan KIS PBI JKN dan mudah mudahan bermanfaat,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI