Pemkab Surati Paguyuban Masyarakat Klaten di Perantauan

Editor: Ivan Aditya

KLATEN, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Klaten menyurati sejumlah paguyuban masyarakat Klaten yang ada di perantauan. Surat berisi himbauan agar warga di perantauan tidak mudik terlebih dahulu, untuk mencegah penyebaran Covid 19.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, Senin (03/05/2021) mengemukakan, Pemkab Klaten menyikapi kegiatan mudik lebaran tahun 2021 mengikuti aturan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tertuang dalam hasil rapat koordinasi Bupati beserta Forkompimda.

“Pemkab Klaten memperketat mudik tahun ini. Pemerintah baik pusat maupun daerah sudah mengeluarkan surat edaran ke semua instansi hingga ke pemerintah desa dan masyarakat kaitannya larangan mudik tersebut,” kata Bupati.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab bekerjasama dengan Kodim dan Polres melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Klaten berada diantara dua kota besar Solo dan Jogja, serta menjadi daerah perlintasan utama masyarakat yang akan bepergian ke kota tersebut. Dengan demikian, perlu pengendalian kaitannya dengan larangan mudik pemerintah.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, upaya lain dalam mengendalikan mudik adalah, Pemkab sudah menyurati paguyuban masyarakat Klaten diperantauan. Mereka dihimbau sementara waktu untuk tidak mudik sesuai dengan larangan pemerintah.

Namun bila nantinya masih ditemukan adanya pemudik yang nekat datang, maka menjadi tugas Satgas desa dan Jogo Tonggo untuk menegakkan disiplin. Pemerintah desa diminta menyediakan tempat karantina, namun untuk kebutuhan selama isolasi mandiri menjadi tanggung jawab pemudik sendiri maupun keluarganya.

“Pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa tidak menanggung biaya selama isolasi, biaya ditanggung sendiri,” tegas Bupati.

Terkait operasional tempat wisata dimasa libur lebaran, Bupati minta pengelola baik swasta maupun BUMDes untuk melakukan pengetatan terhadap pengunjung wisata. Tidak semata-mata memaksimalkan kunjungan wisatawan yang berorientasi pada ekonomi, namun senantiasa juga menjaga kesehatan bersama.

“Swasta maupun BUMDes yang mengelola wisata air harus ketat dalam menerima kunjungan wisatawan, jangan karena faktor ekonomi, jumlah pengunjung yang diterima dimaksimalkan” terang Bupati.

Untuk mencegah penambahan kasus Covid-19 pasca liburan, pengelola wisata diminta menerapkan protokol kesehatan, membatasi jumlah pengunjung, serta menyediakan sarana dan pra sarana kesehatan seperti tempat cuci tangan, handsanitizer, alat pengukur suhu, dan sarana pendukung lainnya. (Sit)

BERITA REKOMENDASI