Pendataan Libatkan Desa, Sukoharjo Lakukan Data Ulang Rumah Tak Layak Huni

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pemkab Sukoharjo melakukan verifikasi dan validasi ulang Basis Data Terpadu (BDT) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2021 di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan. Dalam proses tersebut melibatkan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan serta RT/RW untuk memastikan kondisi rumah warga. Pendataan ulang juga dilakukan dengan mengacu data lama BDT 2015 milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo.

Kepala DPKP Sukoharjo Suraji, Minggu (28/2/2021) mengatakan, Pemkab Sukoharjo melalui DPKP melalukan verifikasi dan validasi ulang data BDT RTLH tahun 2021. Proses tersebut telah resmi dilaksanakan sejak awal Februari kemarin dan diperkirakan selesai dalam beberapa bulan kedepan. Nantinya setelah selesai data BDT RTLH hasil perbaikan akan dijadikan patokan bagi Pemkab Sukoharjo dalam menyusun program dan memberikan bantuan rehab RTLH.

BDT RTLH yang dimiliki Pemkab Sukoharjo terakhir dibuat para tahun 2015 lalu. Data tersebut dianggap DPKP Sukoharjo sudah tidak layak diterapkan sekarang karena sudah tertinggal dan banyak kekurangan. Kondisi tersebut maka dilakukan verifikasi dan validasi data ulang pada tahun 2021.

“Proses pendataan ulang verifikasi dan validasi BDT RTLH Sukoharjo sudah dilaksanakan dan diharapkan bisa menghasilkan data valid mengenai kondisi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau warga kurang mampu untuk dijadikan dasar dilakukan perbaikan,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI