Pendataan Libatkan Desa, Sukoharjo Lakukan Data Ulang Rumah Tak Layak Huni

Sesuai jadwal yang dikeluarkan DPKP Sukoharjo diketahui sosialisasi ke perangkat desa sudah dilaksanakan pada 10-11 Februari, survei lapangan 15 Februari-5 April, input ke aplikasi simperum 15 Februari-25 April dan rekapitulasi dan pelaporan data 26 April-10 Mei.

Sejauh ini dalam proses pelaksanaan verifikasi dan validasi BDT RTLH belum ditemukan kendala. DPKP Sukoharjo terus melakukan proses dengan memantau langsung petugas yang turun ke desa dan kelurahan. Beberapa desa dan kelurahan sudah sangat aktif menjalankan tugas membantu perbaikan data. Namun beberapa lain masih belum maksimal mengingat kondisi sekarang masih pandemi virus Corona.

“Selain melibatkan desa dan kelurahan kami juga mengacu pada DTKS milik Dinsos Sukoharjo. Data DTKS itu penting karena dipakai pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Hal ini sejak dengan program RTLH,” lanjutnya.

DPKP Sukoharjo sepenuhnya sudah memiliki DTKS dari Dinsos dan digunakan petugas saat melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan. Pengecekan dilakukan khususnya berkaitan dengan kondisi rumah mengingat bantuan untuk warga atau pemilik rumah dalam bentuk lain sudah dibantu pemerintah melalui Dinsos Sukoharjo.

“Apabila dalam DTKS itu kondisi rumah warga tidak layak maka secara otomatis dimasukan dalam BDT RTLH tahun 2021. Begitupula sebaliknya maka perlu dicek ke lapangan melihatkan banyak pihak sebelum diputuskan masuk atau tidak dalam data,” lanjutnya.

BERITA REKOMENDASI