Penerimaan Pajak Tempat Hiburan ‘Bocor’

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pembayaran pajak disejumlah tempat hiburan di Sukoharjo diduga mengalami kebocoran. Akibatnya berpengaruh pada berkurangnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan hal tersebut menjadi sorotan DPRD dan Pemkab Sukoharjo. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sukoharjo dari Fraksi Partai Golkar Jaka Wuryanta, Senin (17/12) mengatakan, dugaan kebocoran pajak tempat hiburan bukan sekadar isu saja. Sebab ada beberapa anggota DPRD Sukoharjo melakukan investigasi disalah satu tempat hiburan dengan meminta keterangan kasir. 
Hasilnya, kata Jaka sangat luar biasa dimana pendapatan tempat hiburan tersebut sebesar Rp 400 juta perbulan.  Dari nominal pendapatan tersebut seharusnya yang masuk ke Pemkab Sukoharjo melalui pajak sebesar 10 persen atau Rp 40 juta perbulan. Namun kenyataanya setoran pajak tempat hiburan tersebut hanya Rp 4 juta. 

"Itu baru satu contoh lokasi saja dan itupun tempat hiburan bukan di wilayah strategis di pusat kota karena sedikit di pinggiran. Kami menduga kebocoran pajak seperti ini tidak hanya disatu lokasi ini saja tapi ada beberapa lainnya," ujarnya.

Setoran pajak yang tidak sesuai ketentuan dari tempat hiburan membuat geram para wakil rakyat. Sebab kebocoran tersebut tidak harus terjadi apabila dilakukan pengawasan ketat dan pengelolaan maksimal oleh petugas terkait. 

"Banyak klasifikasi tempat hiburan yang harus diawasi ketat agar kedepan tidak lagi ada kebocoran penerimaan pajak. Kedepan tidak hanya mengandalkan manusia saja tapi juga alat berupa payment online sistem yang terpasang di kasir tempat hiburan dan terkoneksi online," lanjutnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI