Penghasilan Perangkat dan Kepala Desa Naik Signifikan

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa di Sukoharjo menjadi terbesar di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan yang mereka terima mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan tunjangan juga diberikan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diharapkan pendapatan besar sebanding dengan peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Jumat (27/9) mengatakan, Pemkab Sukoharjo memberikan sejumlah fasilitas kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD dengan memberikan peningkatan pendapatan. Khusus untuk kepala desa mereka juga baru saja menerima kendaraan dinas berupa sepeda motor Yamaha NMAX. Fasilitas yang diberikan sebanding dengan beban berat kerja. Diharapkan dengan fasilitas tersebut mereka bisa tetap memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.

Pemkab Sukoharjo memberikan kenaikan siltap kepala desa dari sebelumnya Rp 3 juta naik menjadi Rp 4,5 juta, sekretaris desa Rp 2,1 juta naik menjadi Rp 3 juta dan perangkat desa Rp 1,8 juta naik menjadi Rp 2,5 juta.

Kenaikan siltap bagi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 43 Tahun 2019. Aturan tersebut menjadi dasar kuat bagi Pemkab Sukoharjo memberikan kenaikan pendapatan bagi perangkat ditingkat desa.

Pendapatan yang diperoleh kepala desa dan perangkatnya juga bertambah dengan adanya pemberian tunjangan. Pemkab Sukoharjo memberikan hal tersebut juga sudah menggunakan aturan berlalu. Untuk kepala desa tunjangan yang diterima sebesar Rp 1,25 juta, sekretaris desa Rp 850 ribu dan perangkat desa Rp 700 ribu.

Tunjangan lain juga akan diberikan Pemkab Sukoharjo kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa melalui tunjangan hari raya (THR). Tambahan juga diberikan berupa uang jasa pengabdian saat pensiun. Besaran nominal yang diberikan disesuaikan dan diatur sendiri oleh pihak pemerintah desa setempat. Artinya uang dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBDes. THR sengaja diberikan karena sudah ada aturan sebagai payung hukum kuat.

“Siltap kepala desa ini merupakan terbesar di Provinsi Jawa Tengah Rp 4,5 juta. Maka pelayanan harus maksimal pada masyarakat,” ujarnya. (Mam)

BERITA REKOMENDASI