Pengusaha Sukoharjo Siap Bayar Upah Sesuai UMK 2019

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Semua perusahaan di Sukoharjo dinyatakan siap melakukan pembayaran penuh upah buruh sesuai ketentuan upah minimum kabupaten (UMK) 2019 Rp 1.783.500. Sebab sampai batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan penangguhan keberatan pembayaran tidak ada satupun perusahaan melaporkan ke Pemkab Sukoharjo dan serikat pekerja. Meski sudah ada kesanggupan namun pemantauan akan dilakukan bersama sebagai antisipasi pelanggaran.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) dan Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo Sukarno, Kamis (13/12/2018) mengatakan, sudah ada kesanggupan dari perusahaan atau pengusaha berkaitan dengan pembayaran upah buruh sesuai ketetapan UMK 2019. Sebab sampai minggu kedua Desember atau batas akhir penyampaikan permintaan keberatan atau penangguhan pembayaran UMK 2019 tidak ada satupun perusahaan yang melakukannya. Artinya secara otomatis perusahaan menyanggupi dan bersedia membayar upah buruh sesuai dengan ketetapan gubernur.

Kesanggupan dari perusahaan membuat FPB dan SPRI Sukoharjo sangat lega mengingat beban buruh semakin berat. Sebab meski ada kenaikan upah tahun depan namun masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu serikat pekerja akan mengawal penuh proses pembayaran dari perusahaan ke buruh agar jangan sampai ada pelanggaran di lapangan.

Pengawalan dilakukan utamanya pada pelaksanaan bulan pertama penerapan UMK 2019 Januari mendatang. Semua buruh diberbagai perusahaan akan dipantau oleh FPB yang menaungi organisasi atau serikat pekerja di Sukoharjo.

"Untuk pekerja atau buruh atau karyawan tetap kami pikir sudah tidak masalah. Sebab sudah rutin kewajiban perusahaan membayar upah sesuai ketentuan. Justru yang rawan adalah pekerja atau buruh atau karyawan dengan status kontrak. Mereka semua akan kami pantau dengan mengawal proses pembayaran upah," ujarnya.

Disejumlah perusahaan di Sukoharjo sendiri sampai sekarang masih diketahui ada cukup banyak buruh atau karyawan dengan status kontrak. Keberadaan mereka akan dipantau penuh mengingat paling rawan jadi korban pelanggaran ketenagakerjaan.

Dalam pembayaran upah tersebut buruh juga dipersilahkan menyampaikan ke petugas atau FPB apabila menjadi korban pelanggaran aturan. Artinya upah yang diterima dari tempat kerjanya tidak sesuai dengan ketetapan UMK 2019.

Pengakuan buruh dan uang pembayaran akan dijadikan barang bukti oleh FPB untuk menindaklanjuti laporan. Dalam penanganan masalah serikat pekerja juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo dalam penindakan dan penyelesaian masalah.

Apabila dalam prosesnya ternyata benar ada pelanggaran maka pihak perusahaan akan mendapatkan sanksi tegas sesuai aturan. Karena itu untuk menghindari sanksi tersebut maka pihak perusahaan diminta konsisten menaati aturan membayar upah buruh sesuai ketentuan UMK 2019.

"Januari nanti kami akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan dengan memantau proses pembayaran upah dari perusahaan ke buruh. Termasuk juga meminta keterangan dari buruh apakah upah yang diterima sudah sesuai ketentuan," lanjutnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Bahtiyar Zunan mengatakan, kelonggaran diberikan kepada pengusaha dan serikat pekerja untuk menanggapi penetapan UMK 2019 oleh gubernur. Tanggapan diperlukan sebagai bentuk sikap resmi terhadap penerapan pemberian upah tahun depan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo sampai sekarang belum menemukan adanya laporan surat keberatan baik dari pengusaha dan serikat pekerja. Kondisi tersebut melegakan karena membuat iklim usaha di Sukoharjo bisa terjaga. Masing masing pihak sudah dapat menerima penetapan UMK 2019.

"Perusahaan atau pengusaha di Sukoharjo sudah sanggup membayar upah buruh sesuai UMK 2019 karena sampai sekarang tidak ada permintaan penangguhan atau keberatan," ujar Zunan.

Pada pelaksanaan pembayaran UMK 2019 nanti Zunan menegaskan tetap akan melakukan pemantauan. Sejumlah petugas diterjunkan langsung bersama serikat pekerja untuk memantau proses pelaksnaan pembayaran upah. 

"Bila memang nanti ada pelanggaran pembayaran upah UMK 2019 maka akan ditindak sesuai aturan," lanjutnya. (Mam)

 

BERITA REKOMENDASI