Perppu Ormas Diterbitkan, Fokal IMM Jateng Ingin Diskusi Dengan Pemerintah

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Perlu dilakukan diskusi melibatkan seluruh komponen bangsa berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hal itu dilakukan untuk menghindari disintegrasi bangsa dan lebih mengedepankan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir ditemui saat mengikuti kegiatan diskusi Forum Kebangsaan Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) di Rumah Makan Rasa Mirasa Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jumat (14/07/2017) mengatakan ingatan kembali terulang pada periode kepemimpinan pemerintah sebelumnya setelah terbitanya Perppu tentang Ormas. Diharapkan sekarang masih ada titik temu antara ormas dengan pemerintah melalui diskusi bersama. 

"Kemunculan Perppu tersebut bisa saja menjadi salah pengertian diantara ormas. Ormas nantinya bisa saling tuding siapa yang benar dan salah. Jangan sampai Perppu ini menjadi alat untuk membidik satu ormas tertentu yang secara sepihak dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ini perlu diselesaikan dalam diskusi bersama,” ujarnya.

Karena itu, Dia meminta guna mengatasi masalah berkaitan dengan keormasan bisa dilakukan dengan peradilan. Proses tersebut menjadi jalan terakhir sebelum dilakukan pembubaran sepihak oleh pemerintah. Sebab pembubaran paksa justru akan menimbulkan kesan pemerintah bertindak sepihak.

"Seharusnya Perppu itu bisa dimatangkan lebih dulu agar tidak terjadi disintegrasi di negara ini. Tetapi karena sudah terlanjur keluar maka harus ada dialog atau diskusi melibatkan seluruh komponen bangsa khususnya yang memiliki keterkaitan dengan ormas,” lanjutnya.

Dalam diskusi Forum Kebangsaan menghasilkan sejumlah point penting. Pertama, NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan negara konsensus (darul ahdi) dan pembuktian (wa syahadah) maka semua elemen bangsa Indonesia dihimbau berkomitmen menjaga konsensus itu dan melakukan pembuktian menjaga kesatuan NKRI. (Mam)

BERITA REKOMENDASI