Pilkada 2020, Bawaslu Klaten Ingatkan Bupati Soal Mutasi Jabatan

KLATEN, KRJOGJA.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten mengingatkan kepada bupati yang ingin maju sebagai calon kepala daerah petahana untuk tidak melakukan mutasi jabatan dilingkungan pemerintahan selama paling lambat enam bulan sebelum penetapan. Hal ini sesuai Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, Arif Fatkhurrokhman, mengatakan, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, pejabat yang melanggar sesuai ketentuan pada pasal 71 ayat 2 terancam pidana minimal satu bulan atau paling lama enam bulan. Serta bisa juga terkena diskualifikasi dalam pencalonannya. 

"Di Klaten, terakhir batas maksimal jadwal mutasi jabatan tanggal 7 Januari 2020. Jika ada mutasi sebelum tanggal itu tidak masalah. Bawaslu telah mengirim surat imbauan tersebut kepada bupati per tanggal 3 Januari 2020," ujar Arif disela peluncuran buku berjudul Secuil Ingatan Kisah-kisah Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten, Senin (6/1/2020).

Dijelaskan, buku setebal 83 halaman dengan 12 judul tersebut merupakan kisah sunyi dunia pengawasan yang pernah dialami Bawaslu Kabupaten Klaten. Beberapa kisah yang diangkat yakni Analisa Penanganan Pelanggaran Money Politic, Balada Kasus Pertama dan Terakhir, Bawaslu Klaten Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Dua TPS pada Pemilu 2019, dan kisah lainnya.

"Dengan diluncurkannya buku tersebut kami berharap masyarakat menjadi semakin memahami seluk beluk dunia pengawasan dengan berbagai macam dinamika yang melingkupinya. Kisah-kisah yang termuat dalam buku ini hanya sebagian kecil pengalaman selama pengawasan," ujarnya. 

Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten, Tri Hastuti, menambahkan, tahapan yang dilakukan Bawaslu saat ini yakni persiapan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan aktivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2020. Sentra Gakkumdu harus sudah terbentuk di bulan Februari.

"Di bulan Januari ini Bawaslu akan melakukan silaturahmi ke kejaksaan dan kepolisian. Nanti dasar yang kita pakai dalam pembentukan Sentra Gakkumdu tetap peraturan bersama dari Bawaslu RI, Kapolri, dan Kejaksaan," imbuhnya.(Lia)

BERITA REKOMENDASI