PKL Datangi Dewan Minta Diperbolehkan Jualan Daging Anjing

Editor: Ivan Aditya

SUKOHARJO, KRJOGJA.com – Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner daging anjing Sukoharjo meminta tetap diperbolehkan berjualan dan meminta agar dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Berjualan Daging Anjing. Hal tersebut disampaikan pedagang yang tergabung dalam PKL Guyub Rukun Makmur saat menggelar audiensi dengan Komisi I di kantor DPRD Sukoharjo, Selasa (14/12/2021).

Koordinator PKL Guyub Rukun Makmur, Sudarsi mengatakan pedagang yang tergabung dalam PKL Guyub Rukun Makmur sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM yakni Perkumpulan Pedagang Kuliner Sate Guguk Sukoharjo. Pengesahan tersebut membuat pedagang meminta pada Pemkab Sukoharjo agar diperbolehkan berjualan.

Selain itu permintaan pedagang yakni Perda tentang Larangan Berjualan Daging Anjing bisa direvisi khususnya yang mengatur tentang sanksi. Permintaan pedagang sudah bulat mengingat berjualan kuliner daging anjing menjadi penopang hidup keluarga.

“Kami ingin mempertanyakan tentang Perda tentang Larangan Berjualan Daging Anjing untuk direvisi karena menyangkut nasib PKL. Para pedagang ini berjualan untuk ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ketua Paguyuban PKL se-Kabupaten Sukoharjo Joko Cahyono berharap permintaan ini bisa dikabulkan karena sudah ditunggu PKL kuliner daging anjing. “Para pedagang ini membutuhkan usaha yang bisa terus berjalan untuk ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo Sardjono saat menemui pedagang mengatakan, sesuai penjelasan dari Bagian Hukum Pemkab Sukoharjo menyatakan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada paguyuban PKL Guyub Rukun Makmur tersebut hanya soal pendirian perkumpulan, bulan mengatur tentang objek yang diperjualbelikan. Jadi permintaan pedagang untuk merevisi Perda tentang Larangan Berjualan Daging Anjing sulit dilakukan.

Dalam Perda tentang Larangan Berjualan Daging Anjing tersebut mengatur tentang objek yang dijual yakni larangan daging hewan non pangan dimana anjing tidak termasuk hewan pangan. Atas dasar tersebut maka Komisi I DPRD Sukoharjo meminta agar PKL mematuhi aturan dalam Perda dengan mengganti dagangan non daging anjing agar bisa mengurus izin berupa Tanda Daftar Usaha (TDU). “Dasar aturannya sudah jelas sesuai dalam Perda,” ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo Heru Indarjo mengatakan, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan PKL khususnya Pasal 34 huruf m mengatur tentang larangan berjualan daging anjing. Isi aturan tersebut menjelaskan dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan atau memotong daging baik mentah ataupun olahan yang berasal dari hewan non pangan untuk dikonsumsi. (Mam)

BERITA REKOMENDASI