Produksi Terbatas, Distribusi Pupuk Bersubsidi Dikawal Ketat

BOYOLALI, KRJOGJA.com – Distribusi pupuk bersubsidi diawasi secara ketat agar benar-benar tepat sasaran karena jumlah produksi pupuk subsidi memang belum mampu mencukupi semua kebutuhan petani.

Hal itu dikatakan Komisaris PT Petrokimia Gresik, Mahmud Nurwindu usai penanaman jagung di lahan demplot Kodim 0724/Boyolali, Selasa (5/3). Tahun ini, kebutuhan pupuk nasional berdasar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar 15,5 juta ton. Namun kapasitas produksi pupuk subsidi hanya  sebesar 9,5 juta ton. 

Dengan alokasi dana dari pemerintah untuk pupuk subsidi sebesar Rp30 triliun, sebanyak 5,2 juta ton diantaranya diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik. " Karena adanya selisih, kami harap sebagian petani mau menggunakan pupuk non-subsidi,” katanya.

Mahmud menepis anggapan bahwa terjadi kelangkaan pupuk, utamanya pupuk bersubsidi, sebab alokasi pupuk ditentukan sesuai RDKK, sehingga petani yang kesulitan mencapi pupuk kemungkinan ia tak masuk RDKK. Solusinya, petani harus membentuk kelompok tani sehingga bisa dimasukkan ke dalam RDKK melalui dinas terkait untuk mendapat alokasi pupuk.

"Distribusi pupuk subsidi ini butuh pengawasan ketat. Misalnya pergerakan pupuk antar kecamatan itu sebenarnya sudah pidana. Sebab dasar alokasi pupuk di RDKK adalah kecamatan,”

Kapolres Boyolali, AKBP  Kusumo Wahyu Bintoro menambahkan, untuk antisipasi penyelewengan distribusi pupuk hingga potensi peredaran pupuk palsu di Boyolali, pihaknya ikut melakukan pengawalan dan pengawasan, diantaranya memaksimalkan fungsi Babinkamtibmas. Namun sampai saat ini, masalah pupuk di Boyolali masih kondusif. (Gal)

 

BERITA REKOMENDASI